Srettha Thavisin Jadi PM Baru Thailand, Akhiri Kebuntuan Politik

BANGKOK, KOMPAS.com - Srettha Thavisin pada Selasa (22/8/2023) dipilih menjadi Perdana Menteri Thailand yang baru oleh parlemen, mengakhiri tiga bulan kebuntuan politik.

Penunjukan Srettha juga bertepatan dengan kembalinya mantan PM Thaksin Shinawatra dari pengasingan dan langsung dipenjara.

Dikutip dari kantor berita AFP, Srettha dengan mudah mendapatkan suara mayoritas di dua majelis parlemen untuk disetujui sebagai perdana menteri ke-30 Thailand.

Baca juga: Thaksin Shinawatra Langsung Dipenjara Sekembalinya ke Thailand

Meskipun partainya yaitu Pheu Thai menempati urutan kedua dalam pemilu Mei 2023, dia melampaui batas minimal 374 suara untuk mendapatkan mayoritas di majelis rendah dan senator terbaru yang ditunjuk junta militer.

Dalam siaran langsung Parliament TV yang dipantau AFP, koalisi Pheu Thai terdiri dari belasan partai dan menguasai 314 dari 500 kursi majelis rendah.

Namun, koalisinya menuai kontroversi karena memasukkan para mantan musuh ke dalamnya, termasuk partai-partai pro-militer dari mantan penyusun kudeta yang menggulingkan PM Thailand dari partai Pheu Thai sebelumnya.

Srettha adalah mantan kepala perusahaan properti raksasa Thailand, Sansiri. Pada Jumat (18/8/2023) dia berjanji mengatasi kemiskinan dan kesenjangan, serta menolak tuduhan korupsi yang dibuat oleh pelapor.

Baca juga: Partai Runner-Up Thailand Bergerak Pasca-gagalnya Pita Limjaroenrat

Partai pemenang pemilu Thailand sebenarnya adalah Move Forward Party (MFP) yang reformis, tetapi pemimpinnya yakni Pita Limjaroenrat ditolak menjadi PM oleh para konservatif dan pro-militer.

MFP secara mengejutkan finis di posisi pertama dalam pemilu Mei 2023 setelah mendapat dukungan dari generasi muda, dan orang-orang perkotaan yang tidak puas terhadap pemerintahan militer selama hampir sepuluh tahun.

Akan tetapi, janji MFP untuk mereformasi undang-undang penghinaan kerajaan dan mengatasi monopoli bisnis membuatnya ditentang keras oleh para elite kerajaan.

Pemimpin MFP Pita Limjaroenrat kemudian gagal mendapat cukup dukungan dari senator pro-militer dan para royalis, lalu diskors dari parlemen oleh Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: Pita Limjaroenrat Gagal Jadi PM Thailand, Terjegal Parlemen Abstain