Jelang Pemilu, Malaysia Bentuk Unit Khusus Atasi Isu Ras dan Agama

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Pemerintah Malaysia akan membentuk unit khusus untuk menangani masalah ras, agama, dan royalti, atau dikenal dengan istilah 3R.

Tiga hal itu sering dihembuskan menjelang pemilihan umum (pemilu) di enam negara bagian dan pemilu sela di Kuala Terengganu.

Menurut New Straits Times (NST), Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil mengatakan pada hari Rabu (19/7/2023) bahwa inisiatif ini akan melibatkan kementeriannya, polisi, perusahaan-perusahaan platform media sosial, dan Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC).

Baca juga: Malaysia Sita Jam Tangan Produk Swiss karena Dianggap Promosikan LGBTQ

"Kami ingin memastikan bahwa selama pemilu negara bagian dan pemilu sela Kuala Terengganu, tidak ada pihak yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan dukungan politik dengan menyalahgunakan isu-isu 3R," ujarnya.

Enam negara bagian, Kelantan, Terengganu, Kedah, Penang, Selangor dan Negeri Sembilan, akan menyelenggarakan pemilihan umum negara bagian mereka secara bersamaan pada 12 Agustus.

Pemilihan sela untuk kursi parlemen Kuala Terengganu juga akan diadakan pada hari yang sama.

Fahmi mengatakan bahwa unit khusus ini tidak ditujukan untuk diskusi akademis yang berkaitan dengan masalah 3R, tetapi lebih difokuskan pada insiden-insiden yang dapat menyebabkan perpecahan dan keresahan sosial.

"Apa yang kami coba cegah adalah (pidato) yang menyebabkan perpecahan," ujarnya.

"Kami memiliki kebebasan berekspresi, tetapi kami tidak memiliki kebebasan untuk memfitnah atau mengadu domba rakyat (warga negara) satu sama lain dengan menggunakan isu-isu 3R," katanya.

Fahmi menambahkan bahwa keputusan untuk membentuk unit tersebut menyusul pertemuan pada hari Selasa dengan Inspektur Jenderal Polisi (IGP) Razarudin Husain, Wakil IGP Ayob Khan Mydin Pitchay, perwakilan MCMC, dan operator platform media sosial seperti TikTok.

Baca juga: PM Anwar Ibrahim: Tesla Bangun Kantor Pusat di Malaysia Tahun Ini

Fahmi mengatakan bahwa pihak berwenang siap untuk mengambil tindakan yang masuk akal untuk perdamaian dan persatuan negara, menambahkan bahwa hukum ada untuk melindungi keselamatan dan keamanan publik.

"Tidak boleh ada benih-benih perpecahan yang disebabkan oleh sentimen rasis, argumen agama yang ekstrem, ejekan dan penghinaan terhadap institusi kerajaan, atau menghasut masyarakat untuk tidak menghormati mereka," katanya.

Beberapa politisi saat ini sedang diselidiki karena membuat komentar yang menghasut terkait 3R.

Mereka di antaranya adalah ketua Parti Islam Se-Malaysia (PAS) Abdul Hadi Awang, ketua Partai Aksi Demokratik (DAP) Lim Guan Eng dan caretaker Menteri Utama Kedah Muhammad Sanusi Md Nor.

Baca juga: Penggerebekan Tempat Hiburan Malaysia, 6 Polisi Ditangkap Sedang Bersama Perempuan Indonesia

Fahmi yang dikutip oleh The Star mengatakan bahwa MCMC dan polisi akan menilai kebutuhan untuk membentuk unit khusus untuk menyelidiki kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah 3R.

Dia dilaporkan kemudian mengatakan bahwa hal ini menyusul data yang disajikan oleh Pusat Jurnalisme Independen yang menunjukkan bahwa sejumlah besar isu 3R dimainkan selama Pemilihan Umum ke-15 (GE15) pada bulan November tahun lalu.

Sementara itu, pemerintah akan mengadakan diskusi dengan pihak-pihak terkait pada hari Jumat untuk menilai undang-undang yang ada dan melihat perlunya undang-undang baru untuk menangani masalah 3R, menurut Menteri di Departemen Perdana Menteri (Hukum dan Reformasi Kelembagaan) Azalina Othman Said.

Baca juga: Bus Pariwisata Kecelakaan di Malaysia, 1 WNI Tewas

"Kami akan mempelajari atau melakukan penilaian (terhadap) undang-undang yang ada (seperti Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Undang-Undang Penghasutan 1948)," katanya.