Belajar dari Mogok Kerja di Britania Raya

THE Guardian, salah satu kanal media di Britania Raya, melansir berita pada 25 November 2022 lalu, bahwa akan ada aksi mogok (strike) yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan (NHS) pada tanggal 15 dan 20 Desember 2022.

Aksi ini dilakukan karena pemerintah menolak memberikan ruang dialog kepada mereka terkait kenaikan upah.

Tentu saja, ini bukan kali pertama strike yang dilakukan oleh para pekerja di Britania Raya. Beberapa profesi lainnya kerap kali melakukan aksi serupa seperti serikat pekerja akademik yang tergabung dalam UCU (University and College Union), Pekerja Kereta Api (National Railway), dan Pegawai Pos (Royal Mail).

Isu yang mereka serukan berkaitan dengan tuntutan kenaikan upah yang layak, kejelasan status pekerja, pensiun, dan lain-lain.

Strike atau mogok kerja jelas berdampak signifikan, yakni melambatnya berbagai layanan publik. Akibat strike besar-besaran yang dilakukan oleh pekerja kereta api, misalnya, saya tertahan hampir 5 jam di stasiun Birmingham pada saat bulan Juni saat itu.

Fenomena serupa, bisa dikatakan, hampir belum pernah saya jumpai di Indonesia. Hampir tak pernah ada pekerja profesional di sektor publik melakukan aksi mogok untuk menuntut upah layak atau sebaliknya. Kecuali, mereka yang bekerja sebagai buruh pada sektor manufaktur.

Strike bisa dikatakan sangat memberikan dampak yang cukup signifikan, terutama pada sektor ekonomi.

Menurut salah satu lembaga think thank di UK, Center for Economics and Bussiness, aksi mogok akan berdampak hilangnya pendapatan sebesar 700 miliar poundsterling.

Oleh karena itu, bagi para pekerja, langkah ini dianggap cukup efektif sebagai bargaining position terhadap pemangku kebijakan.

Sejarah panjang

Mungkin berlebihan jika budaya mogok kerja di UK harus dibandingkan dengan situasi di Indonesia. Sebab, bukan apple to apple atau tidak sebanding.