China Tuduh AS Lakukan 'Manipulasi Politik' dan Berusaha Ubah Status Quo Taiwan

BEIJING, KOMPAS.com - Pemerintah China menuduh Amerika Serikat (AS) melakukan "manipulasi politik" dan berusaha mengubah status quo atas Taiwan, setelah departemen luar negeri AS diam-diam mengubah situs webnya, dengan menghapus baris yang menyatakan tidak mendukung kemerdekaan pulau dengan pemerintahan sendiri itu.

Dalam tindakan penyeimbangan geopolitik yang rumit, AS telah lama mengakui, tetapi tidak mendukung, klaim China atas Taiwan di bawah versinya "prinsip satu China".

Namun, para ahli mengatakan bahwa kebijakan tersebut telah terkikis karena Beijing menjadi lebih tegas.

Baca juga: China Kirim 18 Pesawat Tempur dan Pengebom Terobos Zona Pertahanan Udara Taiwan

Dalam kesaksiannya kepada Senat pada Selasa (10/5/2022), direktur intelijen nasional AS, Avril Haines, mengatakan China sedang mencari kemampuan militer untuk dapat menaklukkan Taiwan, bahkan jika AS campur tangan.

“Kami berpandangan bahwa mereka bekerja keras untuk secara efektif menempatkan diri pada posisi di mana militernya mampu mengambil Taiwan atas intervensi kami,” kata Haines kepada komite angkatan bersenjata Senat dilansir dari Guardian.

Dia mengatakan dia hanya akan berbicara dalam sesi tertutup, tentang berapa lama perkiraan AS hal itu mungkin terjadi.

Haines menambahkan bahwa intelijen AS memperkirakan Beijing “akan memilih tidak menggunakan kekuatan militer untuk merebut Taiwan. Mereka lebih suka menggunakan cara lain.”

Baca juga: Taiwan Harap Dunia Jatuhkan Sanksi ke China jika Beijing Menyerang

Baris yang dihapus

Dalam halaman yang diperbarui di "lembar fakta" online departemen luar negeri, Washington pekan lalu menghapus beberapa baris kunci dari komunike bersama AS-RRT 1979.

Perubahan itu termasuk baris yang mengatakan "AS mengakui pemerintah Republik Rakyat China sebagai satu-satunya pemerintah resmi China, mengakui posisi China bahwa hanya ada satu China dan Taiwan adalah bagian dari China".

Baris yang mengatakan AS “tidak mendukung kemerdekaan Taiwan” – yang muncul dalam versi sebelumnya yang diterbitkan pada 31 Agustus 2018 – juga telah dihapus dari situs web.

Versi baru mengatakan AS "terus mendorong resolusi damai perbedaan lintas-Selat yang konsisten dengan keinginan dan kepentingan terbaik rakyat Taiwan".

Ia menambahkan: “Amerika Serikat memiliki kebijakan satu-China yang sudah berlangsung lama, yang dipandu oleh Undang-Undang Hubungan Taiwan, tiga komunike bersama AS-China, dan enam jaminan.”

Baca juga: CIA: China Pelajari Invasi Rusia ke Ukraina untuk Diterapkan di Taiwan

Beijing melihat Taiwan sebagai bagian dari China dan telah berjanji untuk mengambilnya kembali, dengan kekuatan jika perlu.

Pada Selasa (10/5/2022), seorang juru bicara di American Institute di Taiwan – kedutaan de facto AS di pulau itu – mengatakan komitmen Washington untuk Taipei adalah “kokoh”.

Itu menurutnya “berkontribusi pada pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan di dalam wilayah".

Pada hari yang sama, Beijing mengkritik perubahan tersebut. Seorang juru bicara kementerian luar negeri, Zhao Lijian, menyebut suntingan itu sebagai "tindakan manipulasi politik dan upaya untuk mengubah status quo di Selat Taiwan, yang akan menjadi bumerang dan AS sendiri akan terbakar".

Baca juga: Perang di Ukraina, Pengiriman Stinger ke Taiwan Berpotensi Terdunda

Kebijakan baru Biden?

Pengeditan dilakukan pada 5 Mei, sebagaimana ditunjukkan pada situs web departemen luar negeri AS.

Lembar fakta terbaru tentang Taiwan dimulai dengan kalimat bahwa “sebagai negara demokrasi terkemuka dan kekuatan utama penggerak teknologi, Taiwan adalah mitra utama AS di Indo-Pasifik”.

Departemen luar negeri juga mengatakan bahwa AS dan Taiwan “memiliki nilai-nilai yang sama, hubungan komersial dan ekonomi yang mendalam, dan ikatan antar masyarakat yang kuat”.

Tidak segera jelas apakah perubahan baru-baru ini pada lembar fakta mencerminkan kebijakan terbaru pemerintahan Presiden AS Joe Biden tentang China.

Antony Blinken, sekretaris negara, dijadwalkan untuk menyampaikan pidato utama pekan lalu yang menguraikan rencana pemerintah di China. Kegiatan tersebut dibatalkan karena hasil tes Covid Blinken.

Ketegangan antara Washington dan Beijing atas pulau Taiwan terus meningkat sejak Biden menjadi presiden AS tahun lalu.

Pada Januari, Qin Gang, utusan China untuk AS, mengatakan kedua negara dapat menghadapi “konflik militer” atas masa depan Taiwan, dalam referensi eksplisit yang tidak biasa terhadap prospek perang.

Baca juga: Taiwan Sebut Lockdown Covid-19 di China Kejam