Indonesia Versus Malaysia, Rebutan Pengaruh Bahasa Nasional

Oleh: Fairul Zabadi

PERSETERUAN dua negara serumpun, Indonesia dan Malaysia, sepertinya tidak akan pernah berujung. Kali ini kita dihadapkan pada perebutan wilayah terkait penggunaaan bahasa resmi di Asean (Association of Southeast Asian Nations).

Perdana Menteri Malaysia, Dato Sri Ismail Sabri Yaacob, mengusulkan agar bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa resmi ASEAN, selain bahasa Inggris; sedangkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Indonesia; Nadiem Anwar Makarim; menolak usulan tersebut dan mengatakan perlu kajian dan pembahasan lebih lanjut. Bahkan, dalam siaran pers No.178/Isipers/A6/IV/2022 Mendikbudristek mengatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Asean dikedapankan.

Baca juga: Tolak Usulan Bahasa Melayu Jadi Bahasa Resmi ASEAN, Nadiem: Bahasa Indonesia Lebih Layak

Situasi kebahasaan di Asean

Salah satu unsur integrasi sosiokultural dan sosiolinguistik dalam konteks kerja Asean adalah memfungsikan bahasa negara Asean sebagai bahasa resmi organisasi. Meskipun masing-masing negara memiliki bahasa resmi (Brunei Darussalam memiliki bahasa resmi bahasa Melayu; Filipina bahasa Filipino dan bahasa Inggris; Indonesia bahasa Indonesia; Kamboja bahasa Khmer; Laos bahasa Lao; Malaysia bahasa Melayu; Singapura bahasa China Mandarin, bahasa Melayu, Tamil, Inggris; Thailand bahasa Thai; Vietnam bahasa Vietnam; dan Timor Leste bahasa Portugis (Sugono, 2017)), bahasa Indonesia dan bahasa Melayu memiliki pengaruh yang lebih besar. Collins (2005) mengatakan kedua bahasa tersebut sangat berpotensi untuk menjadi bahasa dunia.

Kondisi kebahasaan yang kondusif seperti Indonesia sangat sulit ditemukan di Asean. Singapura yang dihuni suku Tionghoa, Melayu, India, dan satu kelompok pendatang-ekspatriat asing tidak bisa menentukan satu bahasa sebagai wahana komunikasi bersama sehingga menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi.

Filipina pun demikian, bahkan pernah mengalami ketegangan politik dalam menentukan bahasa nasionalnya meskipun akhirnya memilih bahasa Inggris sebagai bahasa resmi.

Bahasa internasional

Secara konseptual bahasa internasional bermakna ‘semua bahasa yang diciptakan atau diusulkan untuk diadopsi menjadi wahana komunikasi internasional yang berfungsi sebagai bahasa asing atau bahasa kedua’. Berdasarkan skala tipologi kedudukan politis dan tingkat perkembangan bahasa, bahasa internasional memiliki tiga indikator, yaitu (1) sejarah panjang penggunaannya dalam ragam tulis, (2) statusnya sebagai bahasa nasional atau bahasa resmi di beberapa negara, dan (3) penggunaannya sebagai sarana bisnis, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan diplomasi yakni sebagai bahasa dalam komunikasi internasional (baca Lewis dan Simon, 2010; Cristal, 2003).

Dalam ragam tulis penggunaan bahasa Inggris hampir merasuki semua ranah, termasuk ranah pendidikan melalui buku-buku berbahasa Inggris yang menjadi acuan dalam artikel ilmiah. Status bahasa Inggris sebagai bahasa nasional juga telah merambah ke negara lain hingga menjadi bahasa utama, seperti di Singapura, Filipina, Skotlandia, Nigeria.

Baca juga: Indonesia dan Malaysia Upayakan Bahasa Melayu Jadi Bahasa Resmi ASEAN

Peluasan status bahasa Inggris tersebut terjadi karena Inggris memiliki banyak wilayah jajahan pada masa lampau dan pengaruh yang kuat pada masa kini. Indikator dan situasi seperti itu sudah melekat erat pada bahasa Inggris sebagai bahasa internasional.

Mampukah Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi Asean?

Pertanyaan yang sudah lama menggayut dalam minda kita itu membutuhkan alas jawaban yang komprehensif dan akademik. Dalam sejarahnya, bahasa Indonesia tidak hanya digunakan di Nusantara, melainkan juga di negara berbahasa Melayu, seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.

Seiring dengan itu, minat orang asing belajar bahasa Indonesia dengan berbagai tujuan, seperti politik, ekonomi, perdagangan, seni-budaya, dan wisata yang meningkat mengakibatkan jumlah penutur bahasa Indonesia juga bertambah. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa dengan penutur terbesar kelima di dunia (Muliastuti 2017). Bahkan, sekarang bahasa Indonesia telah tersebar di 47 negara dan diajarkan pada 428 lembaga Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing sebagaimana disampaikan Mendibudristek dalam siaran pernya.

Dukungan negara terhadap bahasa Indonesia bermula ketika Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Ikrar ketiga yang berbunyi “Kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia” membuktikan bahasa Indonesia tidak hanya mampu menyatukan bangsa, melainkan juga mampu menjadi bahasa demokratis yang tidak mencerminkan status dan tingkat sosial pemakainya.

Kemudian, di dalam UUD 1945 dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional yang berfungsi sebagai (1) lambang kebangaan nasional, (2) lambang identitas nasional, (3) alat pemersatu berbagai kelompok etnik yang berbeda latar belakang sosial budaya dan bahasa, dan (4) alat perhubungan antarbudaya serta antardaerah.

Sementara itu, dukungan negara untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia tampak dalam UU No. 24 Tahun 2009, yaitu dalam Bab III tentang Bahasa Negara dan Bagian Keempat tentang Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Internasional (Pasal 44). Dukungan tersebut memberikan landasan yuridis dan konstitusional bagi bahasa Indonesia untuk berkembang menjadi bahasa internasional.

Meskipun demikian, tantangan dan kendala yang dihadapi bahasa Indonesia juga banyak. Misalnya, dari Malaysia yang selalu berupaya untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi Asean; sedangkan Filipina, Kamboja, Thailand, Laos, dan Myanmar, tetap ingin menjalankan isi Piagam Asean yang salah satunya adalah "menghormati prinsip-prinsip teritorial, kedaulatan integritas, tidak interverensi dan identitas nasional anggota Asean.