John Lee Dilantik Jadi Pemimpin Baru Hong Kong oleh Loyalis Pro-China

HONG KONG, KOMPAS.com - John Lee (64), seorang mantan kepala keamanan yang mengawasi tindakan keras terhadap gerakan demokrasi Hong Kong dilantik sebagai pemimpin baru pusat bisnis itu pada hari Minggu (8/5/2022), oleh sebuah komite kecil loyalis pro-Beijing.

John Lee adalah satu-satunya kandidat dalam perlombaan yang didukung China untuk menggantikan pemimpin Hong Kong yang akan keluar Carrie Lam.

Pengangkatan Lee, yang berada di bawah sanksi AS, menempatkan seorang pejabat keamanan di posisi teratas untuk pertama kalinya setelah beberapa tahun penuh gejolak di kota yang dilanda kerusuhan politik dan kontrol pandemi yang melemahkan.

Baca juga: Kenneth Tsang, Aktor Zaman Keemasan Film Hong Kong, Meninggal Dunia

Meskipun konstitusi mini kota itu menjanjikan hak pilih universal, Hong Kong tidak pernah menjadi negara demokrasi, sumber frustrasi, dan protes publik selama bertahun-tahun sejak penyerahan tahun 1997 ke China.

Pemimpinnya malah dipilih oleh "panitia pemilihan" yang saat ini terdiri dari 1.461 orang -kira-kira 0,02 persen dari populasi Hong Kong.

Dilansir dari AFP, setelah pemungutan suara rahasia singkat pada Minggu, 99 persen dari mereka yang memberikan suara (1.416 anggota) memilih Lee, sementara hanya delapan yang menolak, menurut para pejabat.

Pluralisme politik 

China memuji hasil yang hampir bulat itu, dengan mengatakan hal tersebut menunjukkan masyarakat Hong Kong memiliki tingkat pengakuan dan persetujuan yang tinggi untuk Lee.

"Ini adalah demonstrasi nyata dari semangat demokrasi," kata Kantor Urusan Hong Kong dan Makau.

Baca juga: Akhiri Spekulasi, Pemimpin Hong Kong Carrie Lam Umumkan Enggan Maju Dua Periode

Sementara itu, Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, pada Minggu mengatakan, pengangkatan seorang mantan kepala keamanan sebagai pemimpin baru Hong Kong melanggar norma-norma demokrasi dan pluralisme politik".

Borrell menggambarkan hasil hari Minggu sebagai langkah lain dalam pembongkaran prinsip 'satu negara, dua sistem' di mana China telah berjanji Hong Kong dapat mempertahankan kebebasan dan otonomi utama.

Di bawah Presiden Xi Jinping, China membentuk kembali Hong Kong dalam citra otoriternya sendiri setelah protes demokrasi yang besar dan terkadang disertai kekerasan tiga tahun lalu.

China menerapkan undang-undang keamanan nasional untuk membasmi perbedaan pendapat dan meluncurkan sistem pemeriksaan politik "hanya patriot" untuk menjamin siapa pun yang mencalonkan diri dianggap loyal.

Protes sebagian besar telah dilarang, dengan pihak berwenang memberlakukan larangan anti-coronavirus pada pertemuan publik lebih dari empat orang serta undang-undang keamanan.

Liga Sosial Demokrat -satu-satunya kelompok pro-demokrasi yang tersisa- mengadakan protes tiga orang sebelum pemilihan dibuka hari Minggu, meneriakkan "Kekuasaan untuk rakyat, hak pilih universal sekarang".

Baca juga: Saat Kebijakan Ketat Nol-Covid di Hong Kong Malah Ciptakan Gunung Sampah Plastik...

"Kami tahu tindakan ini tidak akan berpengaruh, tetapi kami tidak ingin Hong Kong benar-benar diam," kata pengunjuk rasa Vanessa Chan saat puluhan petugas polisi melihat.