Pemerintahan Baru Pakistan Hadapi Tugas Berat Kelola Ekonomi

ISLAMABAD, KOMPAS.com – Pemerintahan Pakistan yang baru menghadapi tugas berat untuk mengelola ekonomi yang tersendat dengan defisit besar.

Tantangan tersebut disampaikan seorang pembantu Perdana Menteri Pakistan yang baru terpilih Shehbaz Sharif, Selasa (13/4/2022).

Sharif merupakan adik dari mantan Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif, sebagaimana dilansir Reuters.

Baca juga: Pakistan Punya PM Baru, Ini Harapan Besar India bagi Perdamaian Kedua Negara

Dia terpilih sebagai Perdana Menteri Pakistan pada Senin (12/4/2022) pascakrisis konstitusi selama sepekan setelah parlemen menggulingkan Imran Khan dalam mosi tidak percaya.

“Imran Khan telah meninggalkan kekacauan yang kritis,” kata Miftah Ismail, pembantu Sharif, dalam konferensi pers di Islamabad.

Dia menambahkan, pembicaraan yang ditangguhkan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) akan dilanjutkan sebagai prioritas.

“Kami akan memulai kembali pembicaraan dengan IMF,” ujar Ismail.

Baca juga: PM Pakistan Digulingkan, Kronologi Imran Khan Mundur Diganti Shahbaz Sharif

Ismail mengulangi kekhawatiran Sharif mengenai rekor defisit yang akan diwarisi pemerintahnya dari Khan.

Oposisi kerap menuding Khan saat berkuasa melakukan salah urus ekonomi.

Sharif sendiri telah membentuk Dewan Penasihat Ekonomi Nasional dalam pertemuan pertamanya pada Selasa.

Sebelumnya, IMF telah menangguhkan pembicaraan menjelang tinjauan ketujuh dari program penyelamatan senilai 6 miliar dollar AS yang disepakati pada Juli 2019.

Baca juga: Profil PM Baru Pakistan Shahbaz Sharif yang Gulingkan Imran Khan

Defisit transaksi berjalan Pakistan diproyeksikan sekitar 4 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk tahun fiskal 2022.

Sedangkan cadangan devisa Pakistan anjlok menjadi 11,3 miliar dollar AS pada 1 April, dibandingkan dengan 16,2 miliar dollar AS kurang dari sebulan sebelumnya.

Pekan lalu, bank sentral Pakistan menaikkan suku bunga utama sebesar 250 basis poin menjadi 12,25 persen dalam keputusan darurat.

Keputusan tersebut diambil dengan alasan penurunan prospek inflasi dan peningkatan risiko terhadap stabilitas eksternal, yang diperparah oleh konflik Rusia-Ukraina, serta ketidakpastian politik lokal.

Baca juga: PM Pakistan Digulingkan Oposisi, Pendukung Imran Khan Gelar Unjuk Rasa Besar