Lusinan Pejabat China Terbukti Tutupi Parahnya Bencana Banjir Zhengzhou yang Mematikan

ZHENGZHOU, KOMPAS.com - Lusinan pejabat China dihukum atas tanggapan mereka terhadap bencana banjir dahsyat yang menewaskan ratusan orang Juli lalu.

Hukuman itu dijatuhkan setelah penyelidikan pemerintah mengungkap bahwa pihak berwenang tidak melaporkan kematian dan sengaja menyembunyikan informasi, melansir CNN pada Senin (24/1/2022).

Baca juga: UPDATE Banjir China: 302 Orang Tewas, 50 Hilang

Banjir di kota Zhengzhou, ibu kota provinsi Henan tengah, menyebabkan 398 orang tewas atau hilang.

Hujan deras merendam seluruh lingkungan dan stasiun kereta bawah tanah, dan menenggelamkan banyak orang di kendaraan dan ruang bawah tanah. Sementara itu yang lainnya terjebak dalam tanah longsor dan rumah runtuh.

Partai Komunis China meluncurkan penyelidikan setelah bencana, dan merilis temuannya pada Jumat (21/1/2022). Isinya menyimpulkan bahwa pemerintah kota dan badan-badan lokal lainnya "bersalah karena kelalaian dan melalaikan tugas."

Pihak berwenang Zhengzhou "menyembunyikan atau menunda pelaporan mereka soal korban tewas dan hilang dalam bencana itu," menurut kantor berita Xinhua.

"Mereka tidak menghitung dan melaporkan korban setiap hari seperti yang dipersyaratkan, dan sengaja menghalangi dan menahan laporan hingga 139 kasus."

Berbagai departemen di Henan secara ilegal melaporkan jumlah orang hilang yang salah dan memblokir proses pelaporan, kata laporan itu, yang diawasi oleh Komite Sentral Partai dan Dewan Negara.

AFP PHOTO/NOEL CELIS Foto aerial memperlihatkan tumpukan mobil di pintu masuk sebuah terowongan, setelah banjir surut akibat dari hujan deras yang mengguyur kota Zhengzhou, provinsi Henan, China, Kamis (22/7/2021).

Baca juga: Banjir China: Cerita Dramatis Penumpang Selamat di Kereta, dalam 30 Menit Air Sudah Sebahu

Sistem “top-down” China sering menghukum pejabat lokal karena bencana tingkat tinggi dan kegagalan lain yang dirasakan.

Di bawah pemimpin China Xi Jinping, tekanan terhadap pemerintah daerah meningkat untuk menerapkan kebijakan partai. Tapi itu justru mengakibatkan adanya upaya sesekali untuk menyembunyikan masalah.

Dalam beberapa bulan terakhir, ratusan pejabat lokal telah dipecat atau dihukum karena gagal menahan wabah Covid-19.

Menurut laporan banjir Henan, total 89 pegawai negeri sipil dihukum, termasuk Wali Kota Zhengzhou dan tiga wakil wali kota. , Sekretaris Partai Zhengzhou dan pejabat tinggi kota, dicopot dari posisinya dan diberi "peringatan serius di dalam partai."

Polisi juga akan menahan dan akan mengejar tuntutan pidana terhadap delapan orang lainnya.

Investigasi Zhengzhou juga menemukan pihak berwenang tidak memiliki persiapan bencana yang memadai. "Sangat tidak memiliki kesadaran akan risiko terkait bencana cuaca ekstrem," menurut laporan Xinhua terkait penyelidikan penanganan bencana itu.

Begitu bencana melanda, pihak berwenang salah menangani tanggap darurat. Mereka bergerak terlalu lambat, terhambat oleh birokrasi yang tidak perlu dan "formalitas demi formalitas."

TWITTER Tangkapan layar dari video yang merekam para penumpang kereta bawah tanah terjebak banjir di Zhengzhou, China, Selasa (20/7/2021).

 Baca juga: “Kuburan Mobil” di Zhengzhou, Gambaran Mengerikan Kekuatan Banjir China

Skala bencana juga menyoroti masalah utama dengan infrastruktur dan perencanaan kota Zhengzhou, yang telah diabaikan selama pembangunan kota yang cepat, menurut laporan itu.

Misalnya, soal kondisi kota yang hanya memiliki 2.400 kilometer (1.491 mil) pipa saluran pembuangan badai, sekitar setengah jumlah pada kota-kota berukuran serupa.

Laporan tersebut menunjuk pada dua peristiwa mematikan yang menjadi viral di media sosial dan menimbulkan kengerian yang meluas: banjir stasiun kereta bawah tanah, dengan beberapa penumpang terjebak di gerbong kereta selama berjam-jam di dalam air, dan banjir terowongan bawah tanah tempat para pelancong terjebak di mobil mereka.

Insiden ini adalah "korban yang seharusnya tidak terjadi" yang dapat dicegah, diperburuk oleh tanggapan pihak berwenang yang tertunda, kata komite investigasi.

Banjir juga melanda kota-kota dan desa-desa yang lebih kecil, dengan sungai-sungai meluap melampaui tingkat peringatan dan banyak waduk meluap.

Secara total, hampir 14,8 juta orang di seluruh provinsi terkena dampak bencana, menurut laporan tersebut.