Jelang Tahun Pertama Pemerintahan Joe Biden, Apa yang Sudah Dilakukan?

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Presiden Joe Biden dinilai telah telah bergerak cepat sejak sumpah jabatannya pada 20 Januari 2021.

Prestasi besarnya antara lain menandatangani RUU bantuan Covid senilai 1,9 triliun AS menjadi undang-undang kurang dari dua bulan dalam masa jabatannya.

Dia juga mengeluarkan lebih banyak perintah eksekutif sejauh ini daripada tiga pendahulunya.

Baca juga: Joe Biden Tunjuk Jerome Powell Kembali Pimpin The Fed, Fokus Atasi Inflasi Covid-19

Dilansir CNN, dalam Biden juga telah memenuhi janjinya untuk mengembalikan kepresidenan seperti sebelum pendahulunya, Donald Trump, mengganti tweet dengan konferensi pers harian dan membawa kabinet dan staf ahli berpengalaman.

Ratri Istania dari Loyola University, Chicago, dilansir VOA, mengatakan bahwa Biden mewujudkan janjinya untuk menghadirkan kabinet yang mencerminkan AS.

"Ini kabinet yang akan sangat berwarna. Sesuai janji kampanye dan pidato kemenangannya yang ingin sekali menghadirkan kepemimpinan dan pemerintahan yang merepresentasikan Amerika, dari segi etnis, ras hingga jenis kelamin," katanya.

Berikut adalah beberapa hal penting yang sudah dilakukan Biden selama tahun pertama masa jabatannya.

Pandemi Covid-19

Biden menjabat dan berjanji untuk memberikan 100 juta suntikan vaksin pada hari ke-100 di kantornya.

Ini setelah Trump gagal mencapai tujuannya untuk memvaksinasi 20 juta orang Amerika pada akhir 2020.

Pemerintahan Biden mencapai target 100 juta suntikan pada pertengahan Maret, sekitar 40 hari lebih cepat dari jadwal.

Administrasi mencapai 200 juta dosis vaksin pada 21 April, seminggu lebih cepat dari jadwal Biden yang diperbarui.

Biden juga telah menempatkan pakar dan ilmuwan kesehatan masyarakat untuk sejumlah peran dalam pemerintahan.

Dia menunjuk Dr Anthony Fauci, direktur lama Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular sebagai kepala penasihat medis dan mengangkat direktur Kantor Kebijakan Sains dan Teknologi Gedung Putih ke Kabinet.

Baca juga: Kontroversi soal Mandat Vaksinasi Covid-19 di AS Semakin Meluas

Pemulihan Ekonomi

Beberapa hari sebelum pelantikannya, Biden mengajukan proposal bantuan ekonomi besar-besaran.

Dia meminta kongres menyetujui dana 1,9 triliun dollar AS untuk memberi masyarakat putaran pemeriksaan stimulus lagi, bantuan untuk pengangguran, dukungan usaha kecil, dan uang untuk membantu sekolah dibuka kembali dengan aman.

Pada bulan Maret, Kongres menyetujui paket tersebut, yang dikenal sebagai Rencana Penyelamatan Amerika.

Biden juga telah menggunakan kekuasaan eksekutifnya untuk memperluas bantuan makanan, memperpanjang moratorium federal untuk penggusuran dan melanjutkan penangguhan pembayaran pinjaman mahasiswa federal dan biaya bunga.

Baca juga: Ulang Tahun 20 November, Ini Kisah Sepak Terjang Joe Biden

Kesehatan

AP PHOTO/MELINA MARA Wakil Presiden Kamala Harris dan Ketua DPR Nancy Pelosi dari California, berdiri dan bertepuk tangan saat Presiden Joe Biden berpidato di sesi gabungan Kongres, Rabu (28/4/2021)

Biden telah bertindak cepat untuk memperkuat Undang-Undang Perawatan Terjangkau, salah satu janji kampanye utamanya.

Pemerintahannya telah mengambil beberapa langkah yang membalikkan upaya Trump untuk menghancurkan undang-undang perawatan kesehatan penting Demokrat.

Pekerja yang diberhentikan yang ingin tetap pada cakupan berbasis pekerjaan mereka akan menerima subsidi yang membayar biaya premi penuh dari April hingga September, sebagai bagian dari paket bantuan.

Biden juga mulai menarik persetujuan dari pemerintahan Trump yang memungkinkan negara bagian untuk mengamanatkan persyaratan kerja di Medicaid.

Baca juga: Joe Biden Bikin Huawei dan ZTE Makin Merana

Imigrasi

Biden telah menandatangani beberapa tindakan eksekutif yang membidik kebijakan imigrasi garis keras Trump, termasuk membalikkan larangan Trump.

Biden membentuk gugus tugas yang berfokus pada mengidentifikasi dan menyatukan kembali keluarga migran yang terpisah di perbatasan AS-Meksiko sebagai akibat dari kebijakan "tanpa toleransi" Trump yang kontroversial.

Ia juga mencabut proklamasi era Trump yang membatasi imigrasi legal selama pandemi Covid-19.

Biden membatalkan deklarasi darurat nasional Trump, yang memungkinkan pendahulunya memasukkan dana tambahan untuk tembok perbatasan dan menyerukan peninjauan proyek tembok yang sedang berlangsung.

Dia mempersempit penegakan imigrasi di AS. Presiden juga mengarahkan instansi terkait untuk memastikan pengungsi LGBTQI+ dan pencari suaka memiliki akses yang sama terhadap perlindungan.

Baca juga: Bertemu Joe Biden, Jokowi Bahas Kerja Sama Kesehatan hingga Investasi Energi

Krisis Iklim

Biden memenuhi janjinya untuk menjadi tuan rumah KTT iklim global dalam 100 hari pertamanya menjabat.

Selama acara tersebut, ia berkomitmen kepada AS untuk mengurangi emisi gas rumah kacanya sebesar 50 hingga 52 persen di bawah tingkat emisi tahun 2005 pada tahun 2030.

Meskipun tujuan tersebut merupakan bagian dari perjanjian iklim Paris, yang diikuti kembali oleh Biden saat menjabat, namun itu tidak mengikat.

Pemerintah belum meluncurkan rencana tentang bagaimana AS akan senada dengan hal itu.

Baca juga: 5 Isu Utama KTT Iklim COP26 Glasgow Hari Kedua

Kebijakan Taiwan

AP PHOTO/ALEX BRANDON, ERALDO PERES Kolase foto Presiden Amerika Serikat Joe Biden (kiri) saat di Washington DC pada 6 November 2021, dan Presiden China Xi Jinping (kanan) ketika di Brasil pada 13 November 2019. Biden dan Xi Jinping bertemu dalam KTT virtual pada Senin malam (15/11/2021) waktu AS.

Biden telah mengundang Taiwan ke pertemuan virtual Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) untuk Demokrasi bersama lebih dari 100 negara.

Gelaran ini adalah salah satu janji kampanye Biden. AS mengundang Taiwan bukan sebagai negara tetapi sebagai model demokrasi, tapi langkah ini membuat ketegangan antara AS dan China meningkat

Taiwan sendiri diklaim Beijing sebagai bagian dari wilayahnya dan telah berjanji untuk suatu hari akan direbut, bahkan dengan kekerasan jika diperlukan.

KTT untuk Demokrasi akan berlangsung secara virtual pada 9 dan 10 Desember menjelang pertemuan langsung pada edisi kedua tahun depan.

Baca juga: Hubungan Amerika Serikat dengan Taiwan

Kebijakan Afghanistan

Biden sempat menegaskan bahwa penarikan pasukan dari Afghanistan menjadi tanda era baru kebijakan luar negeri AS.

AS itu akan mengurangi ketergantungan pada kekuatan militernya.

Terkait peristiwa pengambilalihan Afghanistan oleh Taliban, dia mengakui bahwa pemerintahannya tidak mengantisipasi Afghanistan dikalahkan Taliban begitu cepat.

AS sempat memperkirakan Taliban menguasai Kabul dalam 90 hari. Kenyataannya hanya sepekan.

Baca juga: Laporan 100 Hari Pertama Setelah Taliban Berkuasa di Afghanistan

Bidan hanya punya dua pilihan akan Afghanistan, yakni mengikuti keputusan rezim Trump atau kembali berperang

”Saya tidak akan memperpanjang perang ini selamanya,” tegasnya.

Tapi Biden mengaku salah memercayai mantan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani yang justru melarikan diri dan menyerahkan negaranya.

Lantas, selama operasi evakuasi 17 hari, AS berhasil menerbangkan 124 ribu warga sipil.

Sebanyak 5.500 di antaranya adalah warga AS. Saat ini hanya tersisa sekitar 100–200 penduduk AS di Afghanistan yang ingin kembali pulang.