Kenapa Indonesia Dituding Injak-injak HAM dalam Pengembangan “Bali Baru” Mandalika

"Kami mengambil uang kompensasi karena kami tidak punya pilihan lain."

Baca juga: Indonesia Tolak R2P dan Pencegahan Genosida di Sidang Umum PBB, Ini Tanggapan Ahli

Pembangunan berkelanjutan?

Laporan BBC juga menyorot adanya kritik tentang apakah mega proyek semacam itu masih tepat di abad ke-21.

Daerah kantong mewah Nusa Dua di selatan Bali ternyata juga dikembangkan oleh badan usaha milik negara. Dengan itu wilayah tersebut berhasil mengubah Bali menjadi tujuan impian internasional.

Tapi itu terjadi di 1970-an, ketika tidak ada banyak pariwisata di wilayah tersebut dan bisa dibilang tanpa dukungan negara tidak ada resor mewah yang akan datang ke pulau itu.

Namun para ahli PBB berpendapat bahwa kali ini ceritanya berbeda.

"Pembangunan pariwisata skala besar yang menginjak-injak hak asasi manusia pada dasarnya tidak sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan," kata pernyataan pakar PBB itu.

Menurut mereka waktu telah berlalu untuk sirkuit balap dan proyek infrastruktur pariwisata transnasional besar-besaran, yang dituding menguntungkan segelintir pelaku ekonomi daripada populasi secara keseluruhan.

Mereka meminta perekonomian pasca-Covid-19 harus fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal, meningkatkan mata pencarian dan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan.

Sementara itu, pengerjaan proyek terus berlanjut. Sirkuit sepeda motor tersebut sebagian besar telah selesai dan dijadwalkan selesai pada Juli tahun ini.

Ajang World Superbike sudah dijadwalkan pada November, sementara World Moto GP direncanakan tahun depan.

Namun, yang menjadi perhatian dalam laporan itu adalah hak penduduk setempat yang berkurang atau mungkin tidak ada kesempatan untuk tinggal di daerah tersebut.