Indonesia Tolak Resolusi Pencegahan Genosida dalam Sidang Umum PBB

KOMPAS.com – Delegasi Indonesia menolak resolusi Responsibility to Protect (R2P) dan pencegahan genosida, kejahatan perang, pembersihan etnik, dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Sidang Umum PBB, Selasa (18/5/2021).

Resolusi itu mengupayakan supaya R2P dan pencegahan genosida, kejahatan perang, pembersihan etnik, dan kejahatan menjadi bagian dari agenda tahunan.

Hal tersebut terungkap setelah LSM UN Watch mengunggah di Twitter daftar negara-negara yang menolak resolusi tersebut.

Baca juga: Makna Dibalik Background Pemimpin Dunia yang Pidato saat Sidang Umum PBB

Selain Indonesia, ada 14 negara lain yang menolak resolusi tersebut. Selain itu, sebanyak 115 negara mendukungnya dengan 28 negara memilih untuk abstain.

Negara yang menolak resolusi tersebut adalah Korea Utara, Kyrgyzstan, Nikaragua, Zimbabwe, Venezuela, Indonesia, Burundi, Belarus, Eritrea, Bolivia, Rusia, China, Mesir, Kuba, dan Suriah.

LIST OF SHAME: Countries who just voted NO to UN General Assembly resolution on the Responsibility to Protect.

???????? North Korea
???????? Kyrgyzstan
???????? Nicaragua
???????? Zimbabwe
???????? Venezuela
???????? Indonesia
???????? Burundi
???????? Belarus
???????? Eritrea
???????? Bolivia
???????? Russia
???????? China
???????? Egypt
???????? Cuba
???????? Syria pic.twitter.com/AohcXFvxBY

— UN Watch (@UNWatch) May 19, 2021

Melansir PBB, R2P bertujuan untuk mewujudkan komitmen politik guna mengakhiri bentuk-bentuk kekerasan dan penganiayaan.

R2P disahkan oleh semua negara anggota PBB pada KTT Dunia 2005 dalam rangka mencegah genosida, kejahatan perang, pembersihan etnik dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Baca juga: Indonesia dalam Sidang Umum PBB: Vanuatu Jangan Ikut Campur Urusan Papua

Melansir situs Global Centre for the R2P, rapat pleno Sidang Umum PBB tersebut dibuka pada Senin (17/5/2021).

Rapat tersebut dibuka oleh Presiden Sidang Umum Volkan Bozkir dan dilanjutkan dengan kata pengantar oleh Chef de Cabinet Sekretaris Jenderal PBB Maria Luiza Ribeiro Viotti.

Perdebatan berlangsung selama dua hari. Selama debat, Wakil Tetap Kosta Rika berbicara atas nama 53 anggota Kelompok Pertemanan R2P.

Wakil Tetap Kroasia memperkenalkan Resolusi Majelis Umum PBB tentang “Responsibility to Protect dan pencegahan genosida, kejahatan perang, pembersihan etnik, dan kejahatan terhadap kemanusiaan” atas nama kelompok inti negara.

Baca juga: Raja Salman Kritik Habis-habisan Iran dalam Pidatonya di Sidang Umum PBB

Rapat tersebut diakhiri dengan hasil pemungutan suara yang tertuang dalam Resolusi Sidang Umum PBB A/75/L.82.

Resolusi tersebut akhirnya diadopsi dengan 115 negara memberikan dukungan, 28 negara abstain, dan 15 negara menolaknya.

This morning, the #UNGA is taking action on a draft resolution on the Responsibility to Protect (#R2P), tabled by a cross-regional group of 13 countries, and co-sponsored by a total of 83 ???????? Member States from all regions. ???????? is an initial co-sponsor and will vote ? in favour. pic.twitter.com/LNTxXteuk2

— Evan Cinq-Mars (@ecinqmars) May 18, 2021

Dengan diadopsinya resolusi tersebut, negara-negara anggota PBB memutuskan untuk memasukkan R2P dalam agenda tahunan Majelis Umum PBB.

Selain itu, resolusi tersebut secara resmi meminta agar Sekretaris Jenderal PBB melaporkan setiap tahun tentang topik tersebut.

Baca juga: 3 Pertimbangan Indonesia Tolak R2P dan Pencegahan Genosida di Sidang Umum PBB