Komandan Militer Tertinggi Myanmar Keluarkan Memo Internal "Bunuh Pengunjuk Rasa"

NAYPIYDAW, KOMPAS.com - Komando militer tertinggi Myanmar di Naypiydaw mengeluarkan sejumlah memo internal untuk "bunuh mereka", yang semakin mengancam bagi pengunjuk rasa anti-kudeta.

"Anda harus memusnahkan mereka ketika Anda berhadapan dengan mereka," demikian bunyi perintah dalam memo internal tertanggal 11 April, yang dikutip dari The Irrawaddy pada Sabtu (24/4/2021).

Alasannya bahwa "perusuh telah beralih dari demonstrasi damai ke tingkat konflik bersenjata," merujuk pada tindakan pengunjung rasa anti-kudeta yang disebut sebagai perusuh oleh junta militer.

Baca juga: Ramadhan dalam Cengkeraman Militer Myanmar: Rakyat Takut ke Masjid

Perintah tersebut artinya menjadi dukungan atas pembantaian 82 orang yang terjadi 2 hari sebelumnya di Bago, sebuah kota di utara Yangon.

Pada hari itu, tentara dan polisi menghujani pengunjuk rasa dengan peluru tajam dan granat senapan, untuk menghancurkan benteng karung pasir yang menghalangi jalan.

Dua hari kemudian, pada 14 April, junta militer membagikan memo internal lainnya.

Bunyinya, "Semua pasukan keamanan darurat harus dipersenjatai secara penuh dan sistematis".

Sebab, "kerusuhan dapat meluas ke wilayah kendali Anda," mengutip protes yang sedang berlangsung di "setiap kota di wilayah Sagaing, Mandalay, Yangon dan Bago serta di Negara Bagian Mon."

Baca juga: Pemerintah Bayangan Myanmar Sambut Baik Hasil KTT ASEAN

Sejak kudeta Myanmar 1 Februari 2021, pemimpin militer atau disebut juga Tatmadaw, telah dikutuk di dalam dan di luar negeri, karena kekejaman terhadap warganya sendiri.

Pemimpin kudeta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing telah dijuluki "pembunuh utama" oleh banyak orang secara online, karena pasukannya telah membunuh lebih dari 700 orang sejauh ini.

Rezim mengklaim penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa dibenarkan untuk menghentikan apa yang disebut sebagai "kerusuhan".

Mereka menggunakan bom molotov dan senapan angin sporadis beberapa pengunjuk rasa untuk menggambarkan para pengunjuk rasa sebagai pemicu kekerasan.

Baca juga: Setelah KTT ASEAN, Muhyiddin Yassin Sebut Myanmar Mau Hentikan Kekerasan

Perlu dicatat bahwa sebagian besar kematian warga sipil sejauh ini terjadi sebelum perintah "musnahkan mereka" dikeluarkan.

Wakil Jenderal Senior Soe Win bersama dengan komandan daerah garis keras dan Letnan Jenderal Than Hlaing, wakil menteri dalam negeri, telah memainkan peran kunci dalam pelanggaran hak yang serius selama penindasan terhadap pengunjuk rasa anti-kudeta, menurut laporan The Irrawaddy.

Meskipun menggunakan kekerasan dan tindakan keras untuk mengendalikan protes anti-kudeta, rezim tersebut tidak dapat memulihkan hukum dan ketertiban. Upaya kudeta belum berhasil.

Pada saat yang sama, disebutkan The Irrawaddy, mereka berjuang untuk menjaga persatuan di antara jajarannya.

The Irrawaddy telah mempelajari bahwa para pemimpin puncak, dimotivasi oleh campuran kepentingan ekonomi yang mengakar kuat, keinginan untuk kekuasaan politik, dan rasa patriotisme yang salah tempat, yang membuatnya berambisi melawan gerakan anti-kudeta.

Baca juga: Media Asing Sorot Hasil KTT ASEAN untuk Konflik Myanmar di Jakarta

Untuk memastikan perwira militer Myanmar dan keluarganya tidak goyah, pada 16 April, para pemimpin mengeluarkan peringatan kepada komando dan unit lapangannya.

“Media asing maupun domestik mengkritik masalah ekonomi, politik, sosial, agama, dan hak asasi manusia dari pemerintah kita.”

Kemudian menginstruksikan "semua orang yang bertanggung jawab di semua tingkat kekuatan untuk melarang pasukan dan keluarga mendengarkan media, serta menjelaskan kepada mereka setidaknya 2 kali sepekan bahwa siaran semacam itu bohong."

Pada 17 April, komando tinggi militer Myanmar menginstruksikan semua unit "untuk tidak mengizinkan orang asing masuk ke kamp militer atau daerah sekitarnya".

Baca juga: ASEAN Akan Fasilitasi Solusi Damai untuk Kepentingan Rakyat Myanmar