Myanmar di Ambang Perang Saudara Berskala Besar, Dewan Keamanan PBB Diminta Bertindak

NEW YORK CITY, KOMPAS.com – Utusan khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener memperingatkan bahwa negara tersebut di ambang perang saudara berskala besar.

Hal itu diungkapkan Burgener dalam rapat virtual pada Rabu (31/3/2021) sebagaimana dilansir Associated Press.

Burgener lantas mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mempertimbangkan tindakan yang berpotensi membalikkan kudeta militer dan memulihkan demokrasi.

Kendati demikian, Burgener tidak memerinci tindakan apa yang diperlukan untuk membalikkan kudeta yang dilakukan militer Myanmar pada 1 Februari.

Baca juga: Balita Myanmar Selamat dari Serangan Udara Militer Saat dalam Pangkuan Ayahnya yang Tewas

Di satu sisi, Burgener menegaskan bahwa tindakan keras yang dilakukan aparat Myanmar terhadap demonstran bakal membawa negara tersebut terjerumus menjadi negara yang gagal.

“Ini bisa terjadi di bawah pengawasan kita. Dan kegagalan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut akan merugikan dunia jauh lebih banyak dalam jangka panjang,” kata Burgener.

Dia menambahkan, sekaranglah saatnya untuk mencegah sesuatu yang lebih buruk terjadi di Myanmar.

Burgener mendesak DK PBB untuk mempertimbangkan semua alat yang tersedia lalu mengambil tindakan kolektif.

Baca juga: Takut Dijatuhi Bom, Warga Myanmar Gali Bunker Perlindungan

“Dan melakukan apa yang pantas diterima rakyat Myanmar, yakni mencegah bencana multidimensi di jantung Asia,” sambung Burgener.

Dalam pertemuan virtual tersebut, Burgener juga mengecam pembunuhan dan penangkapan para demonstran tak bersenjata.

Hingga Rabu, Asosiasi Bantuan Myanmar untuk Tahanan Politik melaporkan bahwa sekitar 2.729 orang telah ditangkap dan 536 orang telah terbunuh.

Pada 10 Maret, DK Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan yang menyerukan dibatalkannya kudeta serta mengutuk keras kekerasan terhadap demonstran.

Baca juga: Konflik Myanmar, Negara dengan Perang Saudara Terlama di Dunia

Pernyataan itu menekankan perlunya menegakkan proses demokrasi dan menyerukan dibebaskannya petinggi negara seperti Aung San Suu Kyi dan Win Myint yang ditahan junta militer.

Pernyataan tersebut sebenarnya lebih lemah daripada draf awal yang diedarkan oleh salah satu anggota tetap DK PBB, Inggris.

Dalam draf awal yang tidak disetujui tersebut, pernyataan DK PBB akan berisi kutukan keras terhadap kudeta dan mengancam akan turun tangan di Myanmar jika situasinya semakin memburuk.

Burgener kembali menekankan bahwka DK PBB harus segera bertindak karena dia khawatir kejahatan internasional yang serius dan pelanggaran hukum internasional oleh junta militer Myanmar akan semakin parah.

Baca juga: Risiko Perang Saudara Memuncak, AS Tarik Diplomat dari Myanmar

“Karena panglima tertinggi (militer Myanmar) tampaknya bertekad untuk memperkuat cengkeramannya yang melanggar hukum atas kekuasaan dengan kekerasan,” imbuh Burgener.

Dia sepakat jika mediasi membutuhkan dialog. Namun junta militer Myanmar telah menutup pintunya terhadap dunia.

“Jika kita menunggu mereka (junta militer) siap berbicara, pertumpahan darah akan segera terjadi,” sambung Burgener.

Baca juga: Kelompok Etnik Bersenjata di Myanmar Siap Bersatu Lawan Junta Militer