China Balas Sanksi 9 Warga Inggris dan 4 Lembaga Soal Tuduhan Muslim Uighur di Xinjiang

Sir Iain, Baroness Kennedy, Lord Alton, Ms Ghani, dan Mr Loughton adalah anggota Aliansi Antar Parlemen di China (Inter-Parliamentary Alliance on China/IPAC), kelompok politikus lintas partai internasional.

"Keputusan untuk memberikan sanksi kepada lima anggota Inggris kami adalah serangan yang mencolok terhadap hak anggota Parlemen untuk menjalankan tugas mereka," kata seorang juru bicara IPAC.

"Kami akan membuat perwakilan mendesak kepada para menteri dan otoritas DPR untuk memastikan bahwa mereka dilindungi dari bahaya atau kerugian sebagai akibat dari intimidasi partai komunis," ungkapnya.

Setelah sanksi Inggris diumumkan pada Senin (22/3/2021), Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menyebut pelecehan terhadap Muslim Uighur di Xinjiang sebagai "salah satu krisis hak asasi manusia terburuk di zaman kita".

Baca juga: Keluarga Etnis Uighur Kembali Buka Suara, Tuntut Keadilan untuk Saudaranya

Lebih dari 1 juta orang Uighur dan minoritas lainnya diperkirakan telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang.

Xinjiang terletak di barat laut China dan merupakan wilayah terbesar di negara itu. Seperti Tibet, ia berbentuk otonom, artinya secara teori ia memiliki beberapa kekuatan pemerintahan sendiri.

Namun dalam praktiknya, keduanya menghadapi pembatasan besar oleh pemerintah pusat.

Orang Uighur yang tinggal di wilayah tersebut berbicara dalam bahasa mereka sendiri, mirip dengan bahasa Turki, dan menganggap diri mereka dekat secara budaya dan etnis dengan negara-negara Asia Tengah.

Pemerintah China dituding melakukan sterilisasi paksa terhadap perempuan Uighur dan memisahkan anak dari keluarganya.

China awalnya menyangkal keberadaan kamp-kamp tersebut, sebelum mempertahankannya sebagai tindakan yang diperlukan untuk melawan terorisme.

Mereka membantah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.

Baca juga: Tanggapi Tantangan Soal Uighur, China Ajukan Syarat jika PBB Ingin Masuk ke Xinjiang