China Balas Sanksi 9 Warga Inggris dan 4 Lembaga Soal Tuduhan Muslim Uighur di Xinjiang

BEIJING, KOMPAS.com - China menetapkan sanksi kepada 9 warga Inggris dan 4 lembaga, karena dianggap menyebarkan "kebohongan dan disinformasi" tentang etnis Uighur.

Melansir BBC pada Jumat (26/3/2021), China mengambil langkah pembalasan terhadap pemerintah Inggris yang pada Senin (22/3/2021) menuduhnya malakukan pelanggaran HAM terhadap minoritas Muslim Uighur.

Sir Iain Duncan Smith adalah salah satu di antara anggota parlemen yang menjadi target China bersama dengan 2 rekannya, yaitu seorang pengacara dan seorang akademisi.

Duncan Smith mengatakan akan menreima sanksi China "sebagai lencana penghormatan".

Pemberian sanksi oleh China merupakan balasan setelah diterapkannya sanksi oleh Uni Eropa (UE), yang merupakan bagian dari tindakan terkoordinasi bersama dengan Inggris, AS dan Kanada pada Senin (22/3/2021).

China dituduh telah menahan warga Uighur di kamp-kamp di wilayah barat laut Xinjiang, di mana tuduhan penyiksaan, kerja paksa, dan pelecehan seksual telah muncul.

Mereka membantah tuduhan pelecehan, mengklaim kamp-kamp itu adalah fasilitas "pendidikan ulang" yang digunakan untuk memerangi terorisme.

Sembilan orang yang menghadapi sanksi China adalah Anggota Parlemen konservatif, di antaranya Sir Iain, Tom Tugendhat, Neil O'Brien, Tim Loughton, dan Nusrat Ghani.

Lalu, rekan-rekan mereka seperti, Lord Alton dan Baroness Kennedy. Ada juga, seorang pengacara, Sir Geoffrey Nice QC, dan seorang akademisi, Jo Smith Finley.

Mereka semua akan dilarang memasuki China, Hong Kong, dan Macau, sehingga properti mereka di China akan dibekukan dan warga serta institusi China akan dilarang berbisnis dengan mereka.

"Ini adalah tugas kami untuk menyerukan pelanggaran hak asasi manusia pemerintah China di Hong Kong dan genosida mereka terhadap orang-orang Uighur," kata mantan pemimpin Konservatif Sir Iain.

Akademisi Smith Finley mengunggah tweet, "Saya tidak menyesal telah berbicara, dan saya tidak akan dibungkam."

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan keputusan Inggris untuk menjatuhkan sanksi "secara mencolok melanggar hukum internasional dan norma dasar yang mengatur hubungan internasional, sangat mencampuri urusan dalam negeri China, dan sangat merusak hubungan China-Inggris".

Dia menambahkan bahwa Kementerian Luar Negeri China telah memerintahkan Duta Besar Inggris untuk China, untuk pihaknya "mengajukan pernyataan yang sungguh-sungguh, menyatakan oposisi yang tegas dan kecaman keras".

Selain 9 orang itu, ada 4 lembaga yang dikenai sanksi balasan oleh China, yaitu China Research Group, yang dipimpin oleh Tugendhat dan Mr O'Brien, Komisi Hak Asasi Manusia Partai Konservatif, Pengadilan Uighur, dan Kamar Pengadilan Essex.

Sir Iain, Baroness Kennedy, Lord Alton, Ms Ghani, dan Mr Loughton adalah anggota Aliansi Antar Parlemen di China (Inter-Parliamentary Alliance on China/IPAC), kelompok politikus lintas partai internasional.

"Keputusan untuk memberikan sanksi kepada lima anggota Inggris kami adalah serangan yang mencolok terhadap hak anggota Parlemen untuk menjalankan tugas mereka," kata seorang juru bicara IPAC.

"Kami akan membuat perwakilan mendesak kepada para menteri dan otoritas DPR untuk memastikan bahwa mereka dilindungi dari bahaya atau kerugian sebagai akibat dari intimidasi partai komunis," ungkapnya.

Setelah sanksi Inggris diumumkan pada Senin (22/3/2021), Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menyebut pelecehan terhadap Muslim Uighur di Xinjiang sebagai "salah satu krisis hak asasi manusia terburuk di zaman kita".

Lebih dari 1 juta orang Uighur dan minoritas lainnya diperkirakan telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang.

Xinjiang terletak di barat laut China dan merupakan wilayah terbesar di negara itu. Seperti Tibet, ia berbentuk otonom, artinya secara teori ia memiliki beberapa kekuatan pemerintahan sendiri.

Namun dalam praktiknya, keduanya menghadapi pembatasan besar oleh pemerintah pusat.

Orang Uighur yang tinggal di wilayah tersebut berbicara dalam bahasa mereka sendiri, mirip dengan bahasa Turki, dan menganggap diri mereka dekat secara budaya dan etnis dengan negara-negara Asia Tengah.

Pemerintah China dituding melakukan sterilisasi paksa terhadap perempuan Uighur dan memisahkan anak dari keluarganya.

China awalnya menyangkal keberadaan kamp-kamp tersebut, sebelum mempertahankannya sebagai tindakan yang diperlukan untuk melawan terorisme.

Mereka membantah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.