Tantangan Politik Luar Negeri RI di Asia Pasifik

Sedangkan pada November 2020, empat warga Sigi, Sulawesi Tengah, dibunuh dan rumah ibadah dan tujuh rumah warga dibakar oleh kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur yang dipimpin Ali Kalora.

Keempat, kesepakatan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP). Pakta perdagangan ini memang menjanjikan pemulihan ekonomi kawasan pascapandemi, namun Indonesia akan menghadapi persaingan yang lebih sengit karena tiga raksasa ekonomi Asia Timur, yakni China, Jepang, dan Korea Selatan, ikut berpartisipasi dalam kemitraan ini.

RCEP berpotensi menjadikan Asia Tenggara sebagai arena kompetisi semata bagi kekuatan-kekuatan besar tersebut, dan jika hal ini terjadi, negara-negara besar saja yang akan diuntungkan karena mereka bisa semakin mempengaruhi aturan perdagangan regional untuk memiliki kekuatan geopolitik dan ekonomi yang lebih besar di kawasan.

Politik Luar Negeri Indonesia

Politik luar negeri bebas aktif merupakan kunci menghadapi tantangan-tantangan tersebut agar Indonesia dapat meraih kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, dan kepentingan ideologinya.

Pertama, Indonesia harus tetap tegas dalam menjalankan prinsip bebas aktif dengan menolak untuk berpihak pada aktor besar manapun demi menciptakan keseimbangan kekuatan di kawasan Asia Tenggara dan mempertahankan sentralitas ASEAN.

Meskipun tidak terlibat dalam sengketa Laut China Selatan, Indonesia harus terus mendesak semua pihak yang bertikai untuk mematuhi Hukum Laut Internasional, termasuk menolak secara tegas sembilan garis putus-putus (nine-dash line) yang selama ini dijadikan dasar klaim historis China di Laut China Selatan.

Kedua, hubungan persahabatan antara Indonesia dan Korut yang telah lama terjalin erat dan hubungan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Korsel yang semakin kuat juga dapat menjadi “soft power” Indonesia untuk membangun kembali rasa saling percaya di antara kedua belah pihak dengan menawarkan diri sebagai mediator yang dapat diterima oleh keduanya.

Indonesia juga dapat memanfaatkan legitimasi kepemimpinannya dalam Konferensi Asia Afrika dalam berdiplomasi untuk membangun kembali norma dan rasa saling percaya antara Korut dan Korsel demi tercipta perdamaian di Semenanjung Korea. Kontribusi ini akan meningkatkan peranan global Indonesia sebagai negara menengah.

Ketiga, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kerja sama keamanan antar negara di kawasan untuk mengoptimalkan deradikalisasi, melawan radikalisme, dan memberantas terorisme.

Pemerintah sedang menyusun draf rancangan perpres untuk melibatkan TNI dalam memberantas terorisme.

Pemerintah mesti ingat bahwa radikalisme, ekstremisme, dan terorisme merupakan masalah bersama yang disebabkan oleh pelbagai faktor, mulai dari kesenjangan ekonomi, perbedaan pandangan politik, hingga intoleransi.

Oleh karena itu, pendekatan keamanan dari aktor negara saja, seperti TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), tidak cukup dalam menghadapi radikalisme dan terorisme.

Pemerintah perlu meningkatkan kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk aktor non-negara seperti akademisi, pemuka agama dan wartawan karena pemerintah membutuhkan pendekatan pendidikan, pendekatan keagamaan, dan pendekatan media dari mereka.

Aktor non-negara lain yang juga perlu dilibatkan ialah komunitas seperti Tanoker Ledokombo di Jember, Jawa Timur, dan lembaga swadaya masyarakat seperti Wahid Foundation di Jakarta, karena mereka terbukti mampu melakukan pendekatan kemanusiaan.