Terlepas dari Isu HAM, Perancis Akan Tetap Jual Senjata ke Mesir

PARIS, KOMPAS.com - Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa kekhawatiran atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Mesir tidak akan memengaruhi penjualan senjata Perancis ke negara itu.

Macron berpendapat bahwa Kairo harus mempertahankan kemampuannya dalam memerangi terorisme di wilayah tersebut.

"Saya tidak akan mempersoalkan masalah pertahanan dan kerja sama ekonomi pada ketidaksepakatan ini (mengenai HAM)," kata Macron dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Senin (7/12/2020).

Baca juga: Remaja 18 Tahun yang Jadi Pemenggal Guru Perancis Dikubur di Kampung Halamannya

"Lebih efektif memiliki kebijakan mendorong dialog daripada boikot yang hanya akan mengurangi efektivitas salah satu mitra kita dalam perang melawan terorisme," sambung Macron.

Sejak 2015, Perancis telah menjual sejumlah besar persenjataan ke Mesir, termasuk dua kapal induk helikopter kelas Mistral buatan Perancis dan dua lusin jet tempur canggih Rafale.

Macron sebelumnya telah menyuarakan kekhawatirannya bahwa Mesir mungkin beralih ke saingan negara-negara Barat, yakni China dan Rusia, jika tidak menerima dukungan yang memadai dari Eropa.

Baca juga: Tangkal Ancaman China, AS Bersama Jepang dan Perancis Gelar Latihan Militer

Catatan HAM yang menyedihkan

Komentar Macron itu kemungkinan besar akan mendapat respons sumbang dari kelompok-kelompok HAM.

Sedikitnya 20 kelompok HAM Perancis dan internasional mengeluarkan pernyataan bersama menjelang pertemuan Macron dan El-Sisi yang mengutuk kemitraan strategis Perancis dengan Mesir.

"(Mesir) secara semena-mena menggunakan undang-undang kontra-terorisme untuk menghapus upaya sah penegakan HAM dan menekan semua perbedaan pendapat damai di negara itu," tulis pernyataan itu.

Baca juga: Demo di Perancis Berakhir Bentrok, Massa Bakar Kendaraan dan Hancurkan Teras Toko

Sejak mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2013, El-Sisi telah bertanggung jawab atas tindakan kekerasan besar-besaran, yang menargetkan tidak hanya pendukung Islamis dari pendahulunya yang dipilih secara bebas, Mohamed Morsi, tetapi juga aktivis pro-demokrasi.