UU tersebut semakin membuat kebencian para petani membuncah kepada pemerintah. Selama ini saja, petani sudah sering mengeluh diabaikan pemerintahan Modi dalam mendorong harga panen yang lebih baik, keringanan pinjaman tambahan dan sistem irigasi untuk jaminan air selama kemarau.
Menurut pemerintah India, UU itu membawa reformasi yang dibutuhkan dan memungkinkan petani memasarkan produk mereka dan meningkatkan produksi melalui investasi swasta.
Namun, para petani mengatakan mereka tak pernah dimintai pendapat.
Baca juga: Konflik Politik dengan India Bikin Investor Teknologi China Pindah ke Indonesia
Beberapa pemimpin partai berkuasa menyebut para petani itu sesat dan anti-nasional, label yang sering dibeirkan kepada mereka yang mengkritik pemerintahan Modi maupun kebijakannya.
Masa jabatan kedua Modi yang berkuasa sejak Mei 2019 telah ditandai oleh beberapa kemerosotan.
Ekonomi merosot, perselisihan sosial melebar, protes meletus terhadap UU yang diskriminatif dan rakyat yang kerap mempertanyakan respons pemerintah soal pandemi Covid-19.
Protes petani kali ini memberi tantangan baru bagi pemerintah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.