Minta Berhubungan Seks sebagai Ganti Bantuan Kemanusiaan, Staf Inggris Akan Dipecat

Kompas.com - 24/10/2020, 20:25 WIB
Ilustrasi pexelsIlustrasi

KOMPAS.com - Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan Inggris (FCDO) baru-baru ini mengumumkan aturan kepada staf bantuan pemerintah untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan korban bencana kemanusiaan.

Seperti diketahui sebelumnya, tahun lalu Departemen Pengembangan Internasional Inggris menyuarakan keprihatinan mereka akan peningkatan drastis eksploitasi seksual dan kekerasan yang dilakukan stafnya.

Melansir Sputnik, dalam surat yang dikirim kepada Thomson Reuters Foundation, Menteri Dalam Negeri FCDO Nigel Adams mengatakan bahwa kantor itu melarang staf bantuan pemerintah untuk melakukan penukaran uang atau pun pekerjaan dan hubungan seksual.

Menurut Adams, tindakan seperti itu tidak dapat diterima dan akan diperlakukan sebagai potensi pelanggaran berat.

Baca juga: Langgar Aturan Covid-19, Ratusan Orang yang Mengantre untuk Pesta Seks Dibubarkan

Adams juga menambahkan bahwa pihak FCDO tidak akan ragu untuk mengambil tindakan cepat jika ada anggota staf mau pun organisasinya gagal menaati aturan ketat.

Surat itu muncul setelah Komite Pembangunan Internasional Parlemen Inggris menyatakan kekhawatirannya bahwa strategi pemerintah yang baru justru menghalangi daripada melarang stafnya melakukan hubungan seksual dengan penerima bantuan.

Ketua Komite, Sarah Champion mengungkapkan pada The Telegraph seperti dikutip Sputnik, Sabtu (24/10/2020) bahwa dia mengeluhkan fakta FCDO baru melarang sekarang.

"Meskipun saya senang pemerintah sekarang setuju untuk melarang hubungan seksual dengan penerima bantuan dan menganggap sebagai pelanggaran yang dapat dipecat, itu (aturan) seharusnya sudah ada sejak awal," keluh Champion.

Baca juga: Toko Mainan Seks Tawarkan Vibrator Gratis Bagi Pemilih Wanita AS

Champion menggambarkan penerima bantuan adalah pihak yang rentan. Dia kaget ketika sebelumnya pemerintah hanya mencoba menghalangi tanpa melarang dengan aturan tegas kepada mereka yang berhubungan seksual dengan korban bencana kemanusiaan.

Larangan itu muncul setelah Departemen Pembangunan Internasional Inggris merujuk pada setidaknya 26 kasus eksploitasi dan pelecehan seksual stafnya yang dilaporkan kepada mereka pada tahun 2019.

Angka itu naik dibandingkan 5 tahun sebelumnya.

Sementara itu, Thomson Reuters Foundation dan situs berita independen nirlaba New Humanitarian memberikan hasil penyelidikan mereka kepada anggota parlemen Inggris tentang kasus tersebut.

Baca juga: Skandal Seks Guru Ini Terungkap Setelah 3 Murid Berdebat Siapa yang Menghamilinya

Dikatakan dalam laporan itu bahwa lebih dari 50 wanita telah menuduh para staf atau pekerja bantuan pemerintah menuntut hubungan seksual sebagai imbalan apa yang telah mereka beri selama tahun 2018 sampai wabah Ebola tahun 2020 di Afrika.

Para wanita itu mengklaim bahwa permintaan seperti itu banyak datang dari mereka yang bekerja untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), badan migrasi PBB (IOM) serta organisasi bantuan kemanusiaan internasional Oxfam dan World Vision.


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Monolit' Logam yang Dikira dari Dunia Lain Hilang, Ini Respons Netizen

"Monolit" Logam yang Dikira dari Dunia Lain Hilang, Ini Respons Netizen

Global
Pemberontak Houthi Serang Yaman Utara, 8 Tentara Arab Saudi Tewas

Pemberontak Houthi Serang Yaman Utara, 8 Tentara Arab Saudi Tewas

Global
Pejabat China Unggah Foto Tentara Australia Acungkan Pisau ke Leher Bocah, Ternyata Palsu

Pejabat China Unggah Foto Tentara Australia Acungkan Pisau ke Leher Bocah, Ternyata Palsu

Global
Kisah Desa Fucking: Sering Diejek, Warga Ganti Namanya Jadi Fugging

Kisah Desa Fucking: Sering Diejek, Warga Ganti Namanya Jadi Fugging

Global
Khawatir Air Laut Terinfeksi Virus Corona, Kim Jong Un Larang Rakyatnya Tangkap Ikan

Khawatir Air Laut Terinfeksi Virus Corona, Kim Jong Un Larang Rakyatnya Tangkap Ikan

Global
Semakin Berani, Demonstran Thailand Geruduk Markas Tentara

Semakin Berani, Demonstran Thailand Geruduk Markas Tentara

Global
Inspirasi Energi: Panas Bumi (3) Daftar Negara dengan PLTP Terbesar, Indonesia Peringkat 2

Inspirasi Energi: Panas Bumi (3) Daftar Negara dengan PLTP Terbesar, Indonesia Peringkat 2

Global
Kawan Trump, Presiden Bolsonaro Yakini Ada Penipuan dalam Pemilu AS

Kawan Trump, Presiden Bolsonaro Yakini Ada Penipuan dalam Pemilu AS

Global
Curhatan Kecewa Trump karena FBI Tidak Membantunya Tangani Penipuan Pemilu AS

Curhatan Kecewa Trump karena FBI Tidak Membantunya Tangani Penipuan Pemilu AS

Global
Seorang Detektif Ditembak Mati Istrinya Sendiri, Diduga karena Masalah Rumah Tangga

Seorang Detektif Ditembak Mati Istrinya Sendiri, Diduga karena Masalah Rumah Tangga

Global
Pembantaian Petani oleh Militan Boko Haram, Sekitar 40 Orang Tewas

Pembantaian Petani oleh Militan Boko Haram, Sekitar 40 Orang Tewas

Global
Kaki Joe Biden Retak, Ini Respons Donald Trump

Kaki Joe Biden Retak, Ini Respons Donald Trump

Global
Tuntut Pencarian Tentara yang Hilang, Ribuan Orang Berdemo di Armenia

Tuntut Pencarian Tentara yang Hilang, Ribuan Orang Berdemo di Armenia

Global
Pelabuhan Haifa, Israel Target Serangan Balasan atas Pembunuhan Ilmuwan Nuklir Iran

Pelabuhan Haifa, Israel Target Serangan Balasan atas Pembunuhan Ilmuwan Nuklir Iran

Global
Tolak Penerapan Lockdown, 150 Demonstran Ditahan Polisi

Tolak Penerapan Lockdown, 150 Demonstran Ditahan Polisi

Global
komentar
Close Ads X