Nasib Kelompok Rohingya Setelah 3 Tahun Eksodus dari Tanah Kelahiran

Beberapa pejabat PBB yang diwawancarai oleh Reuters menolak untuk secara langsung membahas mengapa PBB tidak mengajukan keberatan atau mencoba menghentikannya.

Ola Almgren, kepala misi PBB untuk Myanmar, mengatakan dia tidak mengangkat masalah penghapusan nama desa dengan pemerintah Myanmar, tapi mengatakan dia telah mendesak pemerintah Myanmar untuk menciptakan "kondisi yang kondusif" bagi pemulangan pengungsi.

Stephane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, mengatakan penggolongan ulang beberapa desa sebagai bangsal adalah "prosedur administrasi rutin."

Unit pemetaan PBB "menggunakan nama resmi pemerintah tempat untuk menghindari kebingungan di antara pekerja bantuan dan pejabat pemerintah di lapangan," kata Guterres.

"Praktik PBB yang berdiri di seluruh dunia adalah menggunakan nama tempat yang ditunjuk secara resmi untuk semua peta dan produk yang didistribusikan secara publik," lanjutnya.

Dujarric mengatakan bahwa mengubah status hukum desa dapat menjadi "lapisan kerumitan tambahan" bagi pengungsi yang mengklaim kembali rumah mereka sebelumnya, tanpa memberikan rincian.

Baca juga: Facebook Tutup Akun Politisi India yang Sebarkan Ujaran Kebencian terhadap Rohingya

Pembangunan cepat

Myanmar yang mayoritas beragama Buddha menyangkal kewarganegaraan bagi Muslim Rohingya, menganggap mereka sebagai penyusup dari negara tetangga Bangladesh, meski pun kehadiran mereka sudah berabad-abad di negara itu.

Myanmar mengatakan terbuka untuk kembalinya pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari tindakan keras pada 2017, tetapi harus dilakukan melalui proses yang tertib.

Pembicaraan tentang proses pengembalian pengungsi Rohingya antara Myanmar dan Bangladesh masih mandeg. Sementara,  lebih dari 1 juta Rohingya tinggal di kamp-kamp pengungsi.

Dalam beberapa bulan terakhir, puluhan pengungsi yang mencoba kembali ke Myanmar telah ditangkap karena masuk secara ilegal oleh pejabat berwenang, yang dikatakan menimbulkan kekhawatiran bahwa pengungsi yang masuk menyebarkan virus corona baru.

Gambar satelit yang diambil oleh Planet Labs, operator satelit swasta yang berbasis di San Francisco yang didirikan oleh mantan ilmuwan NASA, dan Google Earth menunjukkan bahwa Myanmar mulai membangun di situs setidaknya selusin desa yang hancur segera setelah penduduk melarikan diri pada tahun 2017.

Myanmar sedang membangun pangkalan untuk pasukan keamanan, bangunan untuk departemen pemerintah dan rumah bagi umat Buddha, menurut orang-orang di daerah tersebut.

Gambar satelit menunjukkan pangkalan yang dibangun di situs Kan Kya berukuran 2 kali lipat pada tahun lalu dan 2 helipad ditambahkan.

Baca juga: Penyintas Rohingya Minta Mahkamah Kriminal Internasional Bersidang di Asia, Apa Alasannya?

Sebuah jalan baru telah dibangun di atas lokasi desa lain yang dihancurkan di dekatnya bernama Gone Nar, yang juga telah diklasifikasikan ulang sebagai bagian dari kota Maungdaw yang diperluas.

Seorang juru bicara militer tidak menanggapi permintaan komentar tentang pembangunan pangkalan keamanan di lokasi desa Rohingya yang hancur.

Pejabat lokal tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

Pada September 2019, perintah GAD, bagian dari Kementerian sipil Kantor Pemerintah Persatuan, mereklasifikasi 16 desa yang sebagian besar sebelumnya adalah Rohingya, menjadi bagian dari kawasan Maungdaw, menurut unit pemetaan PBB di Myanmar.

Enam dari nama desa dipertahankan atas nama-nama lingkungan baru tempat mereka diklasifikasikan kembali, tetapi 10 nama desa hilang dari peta, menurut PBB.

Lima dari desa itu dihancurkan pada 2017.

Angka GAD menunjukkan bahwa Rohingya, yang diklasifikasikan sebagai "orang asing" dari Bangladesh, sekarang menyumbang sekitar 60 persen dari populasi Maungdaw, dibandingkan dengan 93 persen pada 2017, sebelum terjadinya usaha pemusnahan.

Ratusan desa lain yang hancur belum diubah atau dihapus namanya, menurut peta PBB.

Baca juga: Sempat Dikira Tenggelam, 26 Pengungsi Rohingya Ditemukan Sembunyi di Semak-semak