2 Opsi bagi PM Malaysia Muhyiddin Yassin: Mayoritas Tipis atau Pemilu Dini

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com – Setelah berkuasa 4.5 bulan sejak 1 Maret 2020, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin berhasil mengakhiri spekulasi mengenai mayoritas koalisi Perikatan Nasional pimpinannya di parlemen.

Muhyiddin yang terus digoyang terutama oleh pendahulunya, Mahathir Mohamad, saat ini menguasai 113 kursi parlemen setelah koalisinya berhasil mendepak mantan Ketua Parlemen Mohamad Ariff Md Yusof pekan lalu.

Angka 113 ini sangat tipis karena hanya lebih 1 kursi dari minimal 112 kursi yang diperlukan di Dewan Rakyat. Koalisi oposisi Pakatan Harapan memegang 109 kursi dari total 222 kursi.

Baca juga: Nasib Tragis Jutaan TKI Ilegal di Malaysia saat Pandemi, KBRI Kuala Lumpur Disorot

Mayoritas super tipis ini sangat rawan. Pemerintahan Muhyiddin dapat jatuh sewaktu-waktu jika beberapa anggota parlemen mengalihkan dukungan ke Pakatan Harapan.

Kendala lain yang dihadapi PM berusia 73 tahun itu adalah ketidakstabilan politik parlemen, yang dapat membuatnya kesulitan meloloskan anggaran belanja negara dan legislasi di parlemen.

Muhyiddin dan risiko pemilu dini

Rumor pemilu dini memang telah bergaung kencang sebagai salah satu jalan bagi Muhyiddin untuk memerintah dengan stabil. Pemilu Malaysia tidak harus digelar hingga paling lambat May 2023.

Perikatan Nasional yang beranggotakan tiga partai Melayu yakni Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) pimpinan Muhyiddin, Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), Partai Islam se-Malaysia (PAS), serta partai-partai lainnya, diprediksi akan menang mudah karena dukungan tinggi pemilih Melayu.

Baca juga: Najib ke Mahathir: Jujurlah, Akui Rencanamu, Jangan Salahkan Saya Terus...

Perpecahan suara Melayu yang terjadi pada pemilu Mei 2018 diyakini dapat dihindari jika ketiga partai itu dapat berkompromi mengenai alokasi kursi.

Blok suku Melayu juga merasa pemerintahan Muhyiddin jauh lebih memprioritaskan kepentingan mereka dibanding pemerintahan Pakatan Harapan pimpinan Mahathir.

Tingkat kepuasan terhadap kinerja PM ke-8 Malaysia itu juga tinggi karena terkendalinya angka wabah Covid-19 dan bantuan sosial pemerintah.

Tidak ketinggalan, perpecahan politik di kubu oposisi antara Mahathir dan Anwar Ibrahim dipercaya akan menguntungkan Perikatan Nasional.

Baca juga: Mahathir Ulang Tahun Ke-95, Kawan dan Lawan Ucapkan Selamat kepadanya

Namun apakah Muhyiddin memang merencanakan pemilu dini?

Direktur Asia Institute di Universitas Tasmania, Australia, Profesor James Chin menyampaikan, Muhyiddin sesungguhnya tidak menginginkan pemilu dini.

“Muhyiddin tidak setuju dengan opsi pemilu dini. Sesungguhnya yang menginginkan adalah UMNO dan PAS, bahkan itu hanya minoritas."

"Mayoritas parlementarian Perikatan Nasional menginginkan pemerintahan tetap berjalan.” tutur pakar politik Malaysia itu ketika dihubungi Kompas.com Senin (20/7/2020)