2 Opsi bagi PM Malaysia Muhyiddin Yassin: Mayoritas Tipis atau Pemilu Dini

Muhyiddin yang terus digoyang terutama oleh pendahulunya, Mahathir Mohamad, saat ini menguasai 113 kursi parlemen setelah koalisinya berhasil mendepak mantan Ketua Parlemen Mohamad Ariff Md Yusof pekan lalu.

Angka 113 ini sangat tipis karena hanya lebih 1 kursi dari minimal 112 kursi yang diperlukan di Dewan Rakyat. Koalisi oposisi Pakatan Harapan memegang 109 kursi dari total 222 kursi.

Mayoritas super tipis ini sangat rawan. Pemerintahan Muhyiddin dapat jatuh sewaktu-waktu jika beberapa anggota parlemen mengalihkan dukungan ke Pakatan Harapan.

Kendala lain yang dihadapi PM berusia 73 tahun itu adalah ketidakstabilan politik parlemen, yang dapat membuatnya kesulitan meloloskan anggaran belanja negara dan legislasi di parlemen.

Muhyiddin dan risiko pemilu dini

Rumor pemilu dini memang telah bergaung kencang sebagai salah satu jalan bagi Muhyiddin untuk memerintah dengan stabil. Pemilu Malaysia tidak harus digelar hingga paling lambat May 2023.

Perikatan Nasional yang beranggotakan tiga partai Melayu yakni Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) pimpinan Muhyiddin, Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), Partai Islam se-Malaysia (PAS), serta partai-partai lainnya, diprediksi akan menang mudah karena dukungan tinggi pemilih Melayu.

Perpecahan suara Melayu yang terjadi pada pemilu Mei 2018 diyakini dapat dihindari jika ketiga partai itu dapat berkompromi mengenai alokasi kursi.

Blok suku Melayu juga merasa pemerintahan Muhyiddin jauh lebih memprioritaskan kepentingan mereka dibanding pemerintahan Pakatan Harapan pimpinan Mahathir.

Tingkat kepuasan terhadap kinerja PM ke-8 Malaysia itu juga tinggi karena terkendalinya angka wabah Covid-19 dan bantuan sosial pemerintah.

Tidak ketinggalan, perpecahan politik di kubu oposisi antara Mahathir dan Anwar Ibrahim dipercaya akan menguntungkan Perikatan Nasional.

Namun apakah Muhyiddin memang merencanakan pemilu dini?

Direktur Asia Institute di Universitas Tasmania, Australia, Profesor James Chin menyampaikan, Muhyiddin sesungguhnya tidak menginginkan pemilu dini.

“Muhyiddin tidak setuju dengan opsi pemilu dini. Sesungguhnya yang menginginkan adalah UMNO dan PAS, bahkan itu hanya minoritas."

"Mayoritas parlementarian Perikatan Nasional menginginkan pemerintahan tetap berjalan.” tutur pakar politik Malaysia itu ketika dihubungi Kompas.com Senin (20/7/2020)

Chin melanjutkan, setiap pemilu memiliki risiko menang kalah dan Muhyiddin tahu benar soal itu.

Faktor lain yang menjadi pertimbangan Muhyiddin adalah kemungkinan terpuruknya Bersatu jika pemilu dini digelar.

Bukan rahasia lagi, Chin menyebutkan bahwa UMNO menginginkan Bersatu lenyap untuk merestorasi kembali dominasi mereka di kancah politik "Negeri Jiran”.

“UMNO sedang membujuk Bersatu untuk merger, kalau bisa Bersatu dibubarkan.”

Muncul juga desakan agar Muhyiddin kembali bergabung dengan UMNO dan memimpin partai yang memecatnya itu pada tahun 2016 silam.

Bersatu didirikan oleh Mahathir sebagai kendaraan politiknya pada pemilu 2018. Partai berlogo lima kelopak bunga berwarna putih itu memenangkan 13 kursi.

Angka ini kemudian meningkat hingga 31 saat ini setelah belasan parlementarian berpindah haluan.

Mahathir dipecat dari keanggotaan partai bersama 5 parlementarian lain karena menolak mendukung Muhyiddin yang juga menjabat sebagai Presiden dan Ketua Umum Bersatu.

Jika hasil buruk diraih Bersatu di pemilu dini, UMNO dapat menggunakannya untuk melemahkan posisi tawar Muhyiddin, skenario politik yang dapat mengancam kursi PM yang dipegangnya serta keberlangsungan Bersatu sebagai partai.