Dihujat di YouTube, Erdogan Bakal Larang Media Sosial

ANKARA, KOMPAS.com - Pemerintah Turki akan membentuk komisi parlementer untuk mengatur lebih lanjut penggunaan platform media sosial.

Peluncuran "Digital Mediums Commission" atau Komisi Medium Digital selaras dengan rencana-rencana penerapan Partai Keadilan dan Pengembangan (AKP).

Partai itu hendak mengadopsi UU yang meningkatkan kontrol pemerintah atas kebebasan berekspresi di media sosial. 

Melansir Arab News, gagasan itu berada dalam pembahasan sementara. Namun, setelah putri dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Esra Albayrak, dihina di Twitter, pemerintah mulai menekan aturan baru terkait penggunaan media sosial.

Pemerintah Turki kemudian berencana untuk menghapus platform Twitter sepenuhnya di negara itu atau mungkin hanya mengendalikannya, demikian ucap Erdogan, dilansir Arab News.

Menurut dia, media sosial yang menikmati kebebasan total tidak sesuai dengan bangsa Turki.

Baca juga: Rusia Sebut Perubahan Hagia Sophia Jadi Masjid Masalah Internal Turki, tapi...

Sebelumnya, Erdogan juga pernah berpidato melalui YouTube kepada kaum muda Turki pada 26 Juni lalu.

Pidatonya itu tidak disukai oleh ratusan ribu orang dan mendapatkan banyak komentar negatif dari kawula muda yang mengatakan, "Kami tidak akan memilihmu lagi."

Draf UU itu memerlukan pertemuan perwakilan media sosial Turki, khususnya Twitter dan Netflix, dalam merespons permintaan hukum.

Peraturan itu akan mengizinkan Pemerintah Turki untuk menerapkan larangan dan hukum terhadap aplikasi media sosial.

Draf yang terdiri dari 9 artikel itu diharapkan dapat diterapkan sebelum libur parlemen pada 24 Juli mendatang.

Seorang profesor jurnalisme dari Uskudar University, Suleyman Irvan, mengatakan bahwa aturan larangan terhadap media sosial akan memicu amarah dari Generasi Z, yaitu generasi yang lahir antara 1998 sampai 2010.

Adapun partai oposisi Republik (CHP) beranggapan bahwa keputusan itu akan membatasi kebebasan orang-orang.

Baca juga: Erdogan: Status Hagia Sophia adalah Urusan Internal Turki

Kemal Kilicdaroglu, pemimpin oposisi utama pengkritik UU tersebut, mengklaim bahwa itu karena Erdogan menerima respons negatif dari warganet selama pidatonya.

"Dia (Erdogan) memahami apa yang akan terjadi dari Generasi Z. Kalau tidak, kenapa tema ini muncul sekarang? Kami akan terus mempertahankan kebebasan dari pikiran represif seperti ini," ujar Kemal.