Namun Mahathir bersikeras dialah yang mendapat suara mayoritas, dan tetap optimis. Bagi politisi berjuluk Dr M itu, ini adalah upaya ketiganya untuk menggulingkan perdana menteri.
Mahathir merupakan PM Malaysia keempat sejak kemerdekaan. Ia memimpin Malaysia dari 1981 hingga 2003, dan menunjukan Abdullah Badawi sebagai penggantinya pada 2003.
Abdullah Badawi yang dijuluki Mr Clean, membekukan proyek penggantian Johor-Singapura Causeway yang dimulai pemerintahan sebelumnya, sebagai bagian dari upaya anti korupsi dan penghematan. Langkah ini memantik kemarahan para pendahulunya.
Setelah UMNO kehilangan kursi dalam pemilu 2008, Mahathir menuntut pengunduran diri Abdullah.
Baca juga: Mahathir Mohamad Dipecat Partai Bersatu, bersama Putranya dan Syed Saddiq
Tahun berikutnya Abdullah terpaksa mundur dan digantikan Najib Razak. Najib adalah putra sulung Abdul Razak perdana menteri kedua Malaysia, dan keponakan Hussein Onn perdana menteri ketiga.
Pengangkatan ini melanjutkan perseteruan antara Mahathir dan Najib. Setelah berkuasa, Najib coba merevisi kebijakan Bumiputra, sebuah program aksi afirmatif yang dipromosikan oleh Mahathir untuk membantu etnis Melayu.
Najib juga menolak memberi bantuan keuangan ke Proton, produsen mobil Malaysia yang sudah lama diperjuangkan Dr M.
Najib menjual 49 persen sahamnya ke produsen mobil China, yang pada dasarnya, mencuci tangan proyek pemerintah.
Ini menjadi penghinaan bagi Mahathir, yang berusaha membalasnya dengan menuding Najib telah menyalahgunakan miliaran dollar AS dari dana kekayaan negara yakni 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB.
Skandal itu terungkap pada 2015. Banyak pengamat politik menyebut 1MDB adalah pukulan telak bagi karier politik Najib.
Baca juga: Skandal 1MDB Malaysia, Najib Razak Dilawan Anak Tirinya di Persidangan
Lalu jika Mahathir berhasil menggulingkan Muhyiddin, apa yang akan dilakukan selanjutnya?
Dalam wawancara pada Maret dengan Nikkei Asian Review, Mahathir berkata akan egois jika dia pensiun karena masih anggota parlemen.
"Saya merasa memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu," ucapnya.
Namun Masashi Nakamura Wakil Direktur Jenderal Area Studies Center di Institute of Developing Economies, sebuah lembaga konsultan di Jepang, ragu Mahathir memiliki agenda kebijakan yang jelas.
Periode keduanya sebagai perdana menteri didominasi langkah-langkah memutar lagi kebijakan Najib, seperti mencabut pajak konsumsi dan meninjau beberapa proyek infrastruktur.