RUU Keamanan Nasional Hong Kong Tuai Kontroversi, Apa Sebabnya?

HONG KONG, KOMPAS.com - China mengajukan rancangan undang-undang keamanan baru untuk Hong Kong, yang melarang hasutan, pemisahan diri, dan subversi.

Keputusan ini dinilai akan memprovokasi oposisi secara internasional dan di Hong Kong sendiri, yang tahun lalu diguncang demonstrasi berbulan-bulan.

Badan legislatif Kongres Rakyat Nasional China mulai membicarakan persoalan ini pada Jumat (22/5/2020) setelah sempat tertunda karena wabah virus corona.

Baca juga: Pakar Kesehatan Hong Kong Peringatkan Fase New Normal: Harus Terbiasa Berdampingan dengan Virus Corona

Dilansir dari BBC Kamis (21/5/2020), media China mengatakan RUU ini membela keamanan nasional, tetapi oposisi menyebut ini bisa menjadi "akhir dari Hong Kong".

Demonstran di Hong Kong sudah berulang kali memprotes pengurangan otonomi wilayah oleh pemerintah pimpinan komunis di Beijing.

Salah satu poin yang memicu kontroversi di RUU Keamanan Nasional Hong Kong adalah, pemerintah Beijing dapat mengintervensi pejabat terpilih di Hong Kong dan memaksakan perubahan.

Gubernur terakhir Hong Kong dari Inggris, Chris Patten, menyebut langkah itu "serangan komprehensif terhadap otonomi kota."

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump juga mengatakan, akan bereaksi keras jika China menindaklanjuti RUU ini.

Baca juga: Wartawan Hong Kong Tolak Laporan soal Penembakan Jurnalis Indonesia Veby Mega Indah

Apa yang akan dilakukan Kongres Rakyat Nasional?

RUU ini diajukan dalam agenda Kongres Rakyat Nasional China, dengan judul Membangun dan Meningkatkan Sistem Hukum dan Mekanisme Penegakan Hong Kong.

Undang-undang Dasar (UUD) yang menjadi konstitusi mini Hong Kong, mencantumkan kebebasan tertentu yang tidak tersedia di daratan China dan mengharuskan pemerintahnya memiliki hukum keamanan.

"Hukum hasutan" sempat diberlakukan pada 2003, tetapi diprotes lebih dari 500.000 orang yang turun ke jalan, dan akhirnya dicabut.

Seorang juru bicara Kongres pada Kamis mengatakan, China berencana memperbaiki kebijakan "satu negara dua sistem" yang dianut Hong Kong.

Baca juga: Es Krim Rasa Gas Air Mata di Hong Kong

Zhang Yesui berujar, "Keamanan nasional adalah fondasi yang menopang stabilitas negara. Menjaga keamanan nasional melayani kepentingan fundamental semua orang China, termasuk rekan-rekan kami di Hong Kong."

Hong Kong sedang menuju pemilihan legislatif pada September, dan jika kesuksesan tahun lalu untuk partai pro-demokrasi dapat terulang, RUU pemerintah dapat diblokir.

Sebuah sumber di China mengatakan kepada South China Morning Post, bahwa Beijing telah memutuskan Hong Kong tidak akan dapat mengesahkan UU Keamanannya sendiri, dan Kongres harus turun tangan.