5 Alasan Kenapa Pemilu Indonesia 2024 Diperhatikan Dunia

Ada lima faktor yang dijabarkan media berusia 180 tahun ini, meliputi kapasitas negara, demografi penduduk, pertumbuhan ekonomi, komoditas, dan lokasi persaingan negara-negara adidaya.

Pemilu Indonesia 2024 digelar serentak pada Rabu (14/2/2024). Sekitar 204 juta warga memiliki hak pilih di lebih dari 17.000 pulau untuk menentukan penerus Presiden Joko Widodo.

Sebanyak tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden bersaing mendapatkan suara yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Berikut adalah lima faktor mengapa pemilu Indonesia 2024 diperhatikan oleh dunia menurut The Economist.

"Penduduknya tersebar di ribuan pulau, beberapa di antaranya padat penduduk, dipenuhi lahan pertanian, dan pabrik. Kondisi geografis yang menantang mendorong ledakan layanan digital," tulisnya.

Jakarta contohnya, menjadi salah satu inkubator perusahaan teknologi baru tersukses di Asia Tenggara, menurut media ini.

Hampir empat perlima masyarakat Indonesia memiliki ponsel pintar (smartphone), membuat wilayah-wilayah negara ini lebih terhubung daripada sebelumnya.

Kemudian, disinggung pula soal Presiden Jokowi yang membangun sejumlah bandara, pelabuhan, bendungan, dan ratusan kilometer jalan tol sehingga dijuluki Builder-in-Chief.

"Proyek terbesarnya adalah rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur di Pulau Kalimantan. Proyek kontroversial senilai 32 miliar dollar AS (Rp 500,27 triliun) ini akan jatuh ke tangan sang penerus," lanjutnya.

Dengan 276 juta penduduk, Indonesia adalah pasar konsumen yang sangat besar, apalagi usia penduduknya masih muda yaitu 25 persen di bawah 15 tahun dan hanya tujuh persen yang berumur di atas 65 tahun.

The Economist mencontohkan, debat capres-cawapres tahun ini menyedot sekitar 100 juta penonton sehingga kampanyenya lebih fokus ke isu-isu dan tak melulu megah serta meriah.

3. Pertumbuhan ekonomi

Kemudian, Indonesia juga disebut salah satu negara dengan kinerja ekonomi terbaik di dunia dalam beberapa tahun terakhir.

Meski pemerintahan Jokowi belum mencapai pertumbuhan ekonomi tahunan tujuh persen seperti yang dijanjikan, Indonesia mencatatkan diri sebagai negara berkembang terbesar keenam berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB).

"PDB per kapitanya melebihi PDB India dan Vietnam jika disesuaikan dengan daya beli," urai The Economist.

Akan tetapi, tantangan besar masih harus dihadapi penerus Jokowi seperti pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.

The Economist mencontohkan Jakarta yang PDB per orangnya naik menjadi sekitar 19.000 dollar AS (Rp 297 juta) per tahun pada 2022, tetapi di Provinsi Jawa Tengah masih di bawah 3.000 dollar AS (Rp 46,89 juta).

4. Komoditas

Faktor ini menjadi tulang punggung perekonomian negara karena sebagian di antaranya diminati negara-negara lain terkait transisi energi.

Produksi nikel—bahan pembuat baterai kendaraan listrik—misalnya, yang jauh melebihi negara-negara lain di dunia.

Indonesia hendak membuat baterai mobil listrik dengan total kapasitas 140GWh [ada 2030, hampir sama dengan produksi global pada 2020.

Analisis The Economist memperkirakan, pada 2030 Indonesia dapat menjadi produsen komoditas ramah lingkungan terbesar keempat di dunia setelah Australia, Chile, dan Mongolia.

Pemerintah RI saat ini melarang beberapa ekspor mineral untuk mendorong perusahaan multinasional membangun pabrik di Indonesia. Kebijakan yang dikenal sebagai hilirisasi.

Investasi terus mengalir dari Amerika Serikat (AS) dan China. Negara yang disebut terakhir itu berinvestasi lebih banyak.

Dunia akan menantikan bagaimana presiden Indonesia berikutnya mengatasi dua masalah, yaitu ketegangan AS-China dan hilirisasi.

Hubungan AS-China yang semakin tegang dapat berdampak ke perusahaan-perusahaan China yang menjadi andalan Indonesia karena dapat terpengaruh tarif atau sanksi dari AS.

Selanjutnya, hilirisasi mungkin bermanfaat bagi nikel, tetapi bisa menjadi bumerang di sektor lain.

Industri tenaga surya di Indonesia misalnya yang masih terhambat peraturan pemerintah.

"Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang menerapkan lebih sedikit pembatasan terhadap investor luar menjadi tujuan lebih menarik bagi perusahaan yang ingin memindahkan rantai pasokan mereka dari China," pungkasnya.