Jack Dorsey: India, Turkiye, dan Nigeria Sempat Ancam Menutup Twitter

Hal ini khususnya berlaku di India, dimana pemerintahnya ingin mengekang penggunaan platform media sosial oleh jurnalis dan pengunjuk rasa.

Salah satu pendiri Twitter Jack Dorsey, mengatakan detail itu Senin (12/6/2023).

Dorsey berhenti dari perannya sebagai CEO Twitter pada tahun 2021 dan platform media sosial tersebut dibeli oleh miliarder Elon Musk pada tahun 2022.

"India misalnya, India adalah negara yang mendapat banyak permintaan dari kami seputar protes petani, seputar jurnalis tertentu yang kritis terhadap pemerintah," kata Dorsey, dalam wawancara dengan acara berita YouTube Breaking Points, dilansir dari CNA.

Petani India mengakhiri satu tahun protes pada akhir 2021 setelah memenangkan konsesi dari pemerintah terkait undang-undang pertanian tertentu.

Demonstrasi itu termasuk yang terbesar yang dihadapi oleh pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi dan Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP).

"Itu terwujud dalam cara-cara seperti menutup Twitter di India, yang merupakan pasar yang sangat besar bagi kami. Rumah karyawan juga kan digerebek. Kantor diancam untuk ditutup. Dan ini adalah India, negara yang demokratis," tambah Dorsey.

Pemerintah India sebelumnya membantah terlibat dalam penyensoran online dan mengatakan itu hanya bertujuan untuk membatasi informasi yang salah dan postingan yang mengekang perdamaian dan keamanan.

Dorsey juga menyebutkan tekanan serupa dari pemerintah di Turkiye dan Nigeria, yang telah membatasi platform di negara mereka pada titik yang berbeda selama bertahun-tahun sebelum mencabut larangan tersebut.

"Turkiye sangat mirip (dengan India), seperti kami mendapat begitu banyak permintaan dari Turki. Kami melawan Turki di pengadilan mereka dan sering menang, tetapi mereka terus-menerus mengancam akan menutup kami," katanya.

Dorsey juga menambahkan bahwa situasi di Nigeria sedemikian rupa sehingga Twitter bahkan tidak dapat menempatkan karyawannya di negara tersebut karena takut akan apa yang mungkin dilakukan pemerintah terhadap mereka.

Nigeria telah menangguhkan Twitter pada tahun 2021 setelah menghapus postingan dari Presiden Muhammadu Buhari saat itu yang mengancam akan menghukum separatis regional.

Mereka mencabut larangan pada awal 2022 setelah Twitter setuju untuk membuka kantor lokal, di antara perjanjian lain dengan pihak berwenang.

Kelompok advokasi telah menyuarakan keprihatinan tentang situasi hak asasi manusia di India, Turkiye dan Nigeria.