2 Pemimpin Partai Oposisi Bangladesh Diciduk Polisi Jelang Agenda Unjuk Rasa

DHAKA, KOMPAS.com - Dua pemimpin partai oposisi utama Bangladesh diciduk dari rumah mereka oleh polisi pada Jumat (9/12/2022) dini hari waktu setempat.

Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara partai, sehari sebelum diadakan unjuk rasa yang direncanakan untuk menyerukan pengunduran diri perdana menteri.

Protes yang dipicu oleh pemadaman listrik dan kenaikan harga bahan bakar telah meletus di seluruh negeri Bangladesh dalam beberapa bulan terakhir.

Demonstran menuntut Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mundur demi pemilihan baru di bawah pemerintahan sementara.

Tindakan polisi kali ini terjadi dua hari setelah pasukan keamanan di ibu kota Dhaka menembakkan peluru karet dan gas air mata ke kerumunan ribuan pendukung Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) yang bersiap untuk melakukan unjuk rasa pada 10 Desember.

Tindakan pasukan keamanan tersebut sendiri menyebabkan setidaknya satu orang tewas dan banyak lainnya terluka.

“Sekretaris Jenderal BNP Mirza Fakhrul Islam Alamgir dan Mirza Abbas, mantan menteri dan anggota badan pengambil keputusan utama partai, diciduk dari rumah mereka pada hari Jumat sekitar pukul 03.00 pagi,” kata Zahiruddin Swapan, kepala media BNP wing, kepada AFP.

"Mereka adalah polisi berpakaian preman. Alamgir mengetahui identitas mereka. Mereka mengatakan kepadanya bahwa dia dibawa pergi atas perintah komando tinggi," kata Swapan.

Dia menambahkan bahwa pihaknya tidak mengetahui ke mana keduanya dibawa.

Polisi tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar.

Polisi sebelumnya bersikeras tidak akan mengizinkan demonstrasi di depan kantor partai, setelah mengklaim telah menemukan bom molotov di lokasi tersebut.

Tetapi, Alamgir yang menantang pada Kamis, dengan mengatakan dalam konferensi pers bahwa partai tersebut berencana untuk melanjutkan acara itu.

Juru bicara BNP Swapan mengatakan polisi telah menangkap "sekitar 2.000" aktivis dan pendukung partai dalam upaya untuk menghentikan aksi unjuk rasa tanggal 10 Desember.

Pengamat independen mengatakan dua pemilihan umum terakhir, di mana BNP dihancurkan, telah dicurangi oleh pemerintah Hasina.

Sementara itu, sebanyak 15 kedutaan negara asing di Bangladesh telah mengeluarkan pernyataan bersama Selasa (6/12/2022) malam untuk menyerukan negara itu mengizinkan kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai, dan pemilihan yang adil.

PBB sehari kemudian mengatakan Bangladesh harus menjunjung tinggi komitmennya terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan media, dan berkumpul secara damai.

Menanggapi kekerasan pada Rabu, Yamini Mishra dari Amnesty International mengatakan insiden itu menunjukkan bahwa pihak berwenang Bangladesh sangat tidak menghargai kesucian hidup manusia.