Menuju Hubungan Terbaik Indonesia-Malaysia

Pemilihan parlemen di Malaysia tanggal 19 November 2022, memang berakhir dengan situasi gantung alias tidak satu pun dari dua aliansi utama, yaitu Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim, dan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Muhyiddin Yassin, mencapai angka mayoritas.

Anwar memimpin aliansi partai multietnis Pakatan yang cenderung progresif, sementara aliansi Muhyiddin mencerminkan pandangan yang lebih konservatif, yang terdiri dari etnis Melayu dan Partai Islam Se-Malaysia, PAS.

Pakatan Harapan berhasil memenangkan kursi terbanyak dalam pemungutan suara dengan 82 kursi, bersaing dengan Blok Perikatan Nasional Muhyiddin yang berhasil mengantongi 73 kursi.

Sementara itu, suara Blok Barisan Nasional yang lama berkuasa di Malaysia dan dimotori oleh partai UMNO (United Malay National Organisation/Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu), anjlok total.

Blok Barisan hanya berhasil meraih 30 kursi, hasil pemilu terburuk UMNO yang telah mendominasi politik Malaysia sejak merdeka dari Inggris pada tahun 1957.

Untuk membentuk pemerintahan dibutuhkan mayoritas sederhana 112 kursi. Walhasil, ketidakpastian hasil pemilu berpotensi memperpanjang masa ketidakstabilan politik di Malaysia dan berisiko membuat Malaysia semakin kesulitan untuk mempercepat pemulihan ekonomi.

Setelah Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin melewati tenggat waktu hingga Selasa sore (22/11), dan gagal untuk membentuk koalisi pemerintahan, keputusan tentang jabatan perdana menteri jatuh ke tangan Raja Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.

Malaysia memang memiliki tatanan monarki konstitusional yang unik. Raja dari keluarga kerajaan sembilan negara bagian dipilih secara bergiliran untuk memerintah selama lima tahun.

Secara teknis konstitusional raja memiliki peran seremonial, tetapi secara prinsipil dapat mengangkat seorang perdana menteri yang ia yakini bisa menjadi pemimpin mayoritas di parlemen, jika dibutuhkan.

Dan itulah yang dilakukan Raja Malaysia, untuk memecah ketidakpastian politik pascapemilu. Kali ini, setelah melakukan pertemuan dengan sembilan raja, kursi Perdana Menteri jatuh ke tangan Anwar Ibrahim.

“Saya, Anwar Ibrahim, setelah ditunjuk untuk menjabat sebagai perdana menteri, bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan dengan jujur memenuhi tugas itu dengan segala upaya saya dan bahwa saya akan mengabdikan kesetiaan saya yang sebenarnya kepada Malaysia.”

Itulah kalimat dalam sumpah jabatan perdana menteri Malaysia yang diucapkan Anwar Ibrahim sekitar pukul 17.00, Kamis ( 24/11) waktu Malaysia di Istana Negara di Kuala Lumpur.

Anwar menunggu selama 24 tahun untuk bisa mengucapkan kalimat tersebut. Bukan penantian biasa tentunya, melainkan penantian yang penuh dengan perjuangan dan ia pun harus keluar-masuk penjara untuk itu.

Anwar sempat selangkah lagi menuju kursi PM Malaysia. Namanya melejit dan karier politiknya meroket saat dia terpilih menjabat sebagai Menteri Keuangan, lalu menjadi Wakil PM pada awal tahun 1990-an di bawah pemerintahan PM Dr Mahathir.

Anwar dan Mahathir dianggap sebagai duo paling dinamis dalam perpolitikan Malaysia pada saat itu. Bahkan, ia digadang-gadang akan menjadi pengganti potensial Mahathir.

Lalu krisis Asia pun datang. Perbedaan pandangan dan rencana kebijakan terkait penanganan krisis 1998 akhirnya membuat Anwar didepak dari jabatannya sebagai wakil perdana menteri.

Anwar bahkan harus keluar masuk penjara dengan berbagai tuduhan. Mulai dari tuduhan penyalahgunaan kekuasaan hingga kasus sodomi. Kasus-kasus itu selalu muncul ketika Anwar kembali bersinar di dunia perpolitikan Malaysia.

Anwar kembali memimpin koalisi oposisi dalam pemilu Malaysia tahun 2013. Koalisi pimpinannya meraup 50,87 persen suara populer, namun gagal mendapatkan jumlah kursi yang cukup untuk mendominasi parlemen.

Lalu Anwar kembali dijebloskan ke penjara atas tuduhan sodomi untuk kedua kalinya tahun 2015. Saat itu, Anwar dijatuhi hukuman lima tahun penjara, saat usianya menginjak 70 tahun. Selama dipenjara, Anwar bersikeras menyatakan dirinya tidak bersalah.

Dan akhirnya, Anwar menerima pengampunan penuh dari Raja Malaysia setelah menjalani masa hukuman selama tiga tahun penjara. Dia kembali ke parlemen beberapa bulan kemudian setelah memenangkan kursi parlemen dalam pemilu sela.

Lalu, dalam Pemilu 2018, koalisi Pakatan Harapan (PH) yang dia pimpin memenangkan suara mayoritas dalam pemilu. Sayang, dia masih berada di balik jeruji besi karena tuduhan sodomi kedua.

Mahathir yang kala itu bergabung dengan koalisi Pakatan Harapan akhirnya diangkat jadi PM dengan perjanjian. Yaitu, upaya mencari pengampunan Raja untuk Anwar dan berbagi kekuasaan.

Direncanakan bahwa Mahathir akan menjabat selama dua tahun, lalu dilanjutkan oleh Anwar dua tahun kemudian.

Namun, Mahathir ingkar dan enggan menyerahkan kursi untuk Anwar. Walhasil, perpolitikan Malaysia bergolak dan dinamika perebutan kekuasaan menjadi semakin panas.

Untuk kali pertama dalam sejarah Malaysia, Perdana Menteri berganti tiga kali dalam kurun waktu tiga tahun.

Dan pada pemilu bulan November 2022 lalu, Anwar Ibrahim mengakhiri masa penantiannya yang cukup panjang dan berliku tersebut.

Namun, Anwar harus berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Anwar harus mengayunkan langkah pertamanya untuk menciptakan stabilitas politik Malaysia, sebelum masuk ke urusan lain.

Ujian pertama tentu soal siapa yang mendapat apa di pemerintahan baru Anwar di bawah formula pembagian kekuasaan yang solid.

Anwar harus mengamankan kepentingan mayoritas Melayu di satu sisi dan bernegosiasi dengan cantik dengan UMNO di sisi lain.

Diyakini, Anwar akan berhasil membangun pemerintahan koalisi solid yang terdiri dari koalisi utama Pakatan Harapan (PH), Barisan Nasional (BN) dan Gabungan Parti Sarawak (GPS).

Dengan kata lain, dengan pengalamannya yang cukup mapan di dunia politik, besar kemungkinan Anwar bisa segera menghadirkan stabilitas politik di Malaysia.

Pertanyaan krusial lainnya adalah soal UMNO. Apakah Anwar akan memberikan kursi untuk UMNO atau memosisikan partai penguasa lama tersebut sebagai oposisi yang terkendali?

Tentu jika situasi politik memungkinkan, akan lebih baik untuk demokrasi Malaysia jika UMNO mulai belajar menjadi oposisi.

Selain itu, memosisikan UMNO di luar pemerintahan akan membuat pemerintahan Anwar leluasa menjalankan program antikorupsi yang selama ini ia teriakkan, terutama terkait kasus megaskandal 1MDB yang melibatkan mantan perdana menteri Najib Razak.

Masalah mendesak selanjutnya adalah ekonomi. Perekonomian Malaysia diprediksi hanya akan tumbuh sekira 4-5 persen pada 2023, atau melambat jika dibandingkan dengan lebih dari 7 persen tahun ini.

Sementara Inflasi di Malaysia saat ini tercatat sebesar 4,5 persen year-on-year (yoy) pada September, turun dari bulan sebelumnya 4,7 persen yang menyamai catatan April 2021. Level tersebut menjadi yang tertinggi dalam lebih dari 5 tahun terakhir.

Inflasi di Malaysia memang tidak seperti negara-negara Barat yang mencapai level tertinggi dalam puluhan tahun, tetapi tetap saja masih dalam kategori tinggi.

Karena, sejak 1960 hingga 2021 rata-rata inflasi hanya sebesar 3 persen, berdasarkan World Data.

Selain itu, ada risiko inflasi lanjutan karena nilai tukar ringgit terpuruk tahun ini. Pada awal November, ringgit menyentuh kisaran MYR 4,7 per dollar AS terlemah sejak 1998.

Dengan pengalamannya yang pernah menjadi menteri keuangan dan berhadapan langsung dengan krisis 1998, saya kira Anwar akan segera mengambil langkah progresif secara fiskal namun konservatif secara moneter.

Pemerintah Anwar diperkirakan akan jor-joran mengalokasikan anggaran untuk program-program kesejahteraan sosial untuk mempertahankan daya beli masyarakat Malaysia di satu sisi dan mendorong Bank Sentral Malaysia untuk menstabilisasi nilai tukar ringgit dengan menaikkan suku bunga.

Sementara itu, secara geoekonomi pemerintahan Anwar diperkirakan akan tetap mengikuti gaya negara-negara Asia Tenggara, yakni strategic hedging.

Malaysia akan mempertahankan relasi ekonomi strategis dengan China, menyerap sebesar-besarnya keuntungan ekonomi yang bisa didapat oleh Malaysia, namun tetap mempererat ikatan geopolitik dengan Amerika Serikat di satu sisi dan tetap menjadi anggota yang baik dalam komunitas negara-negara persemakmuran di sisi lain.

Keseimbangan semacam ini sangat dibutuhkan Malaysia untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi.

Namun, khusus untuk relasi ekonomi dengan China, jika pemerintahan Anwar Ibrahim ingin mendapatkan benefit yang besar dari investasi China (Belt and Road Initiative), terutama untuk akselerasi pemulihan ekonomi, maka Malaysia tentu harus tetap bersedia mengakomodasi kehadiran tenaga kerja dari China, minimal dalam batas tertentu.

Untuk itu, pemerintahan Anwar harus benar-benar bisa membangun konsensus nasional, terutama dengan kubu oposisi, agar persoalan tenaga kerja asing (TKA) dari China pada beberapa lokasi investasi strategis.

Belt and Road Initiative dalam batas tertentu, dipahami sebagai bagian tak terpisahkan dari diplomasi ekonomi antara Malaysia dan China dalam rangka mendapatkan benefit ekonomi sebesar-besarnya dari negeri Tirai Bambu tersebut.

Dan untuk Indonesia, pelantikan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri (PM) baru ke-10 Malaysia adalah jalan potensial untuk meningkatkan segala macam kerja sama antar kedua negara.

Hal tersebut tidak saja disadari oleh Presiden Jokowi yang juga sebagai kepala negara sahabat pertama yang mengucapkan selamat kepada Anwar, tapi juga oleh Anwar sendiri.

Indonesia adalah sahabat sejati Malaysia, tulis Anwar pada postingan Twitternya hari Kamis (24/11/2022) lalu, sekaligus membeberkan isi pembicarannya dengan Presiden Jokowi.

“Saya tegaskan Indonesia merupakan sahabat sejati Malaysia dan saya mengharapkan hubungan dagang dan bisnis, investasi, budaya, dan isu pekerja dapat dipertingkatkan,” tulisnya.

Dalam percakapan kedua pemimpin via telepon yang direkam dan diunggah Anwar di Twitter, Anwar menyatakan merasa terhormat Presiden Jokowi menjadi kepala negara pertama yang menyampaikan ucapan selamat kepadanya.

Sementara itu, dalam pembicaraan tersebut, Jokowi mengatakan Dato’ Anwar adalah sosok yang dikenal luas di Indonesia dan dihormati oleh rakyat Indonesia.

Tentu hal sebaliknya juga berlaku di Malaysia. Sebagaimana kita ketahui, Jokowi adalah sosok presiden Indonesia yang sangat dikagumi oleh masyarakat Malaysia.

Jokowi acapkali dijadikan pembanding ideal untuk pemimpin-pemimpin terpilih Malaysia selama beberapa tahun terakhir.

Jadi, terpilihnya PM Malaysia yang dikagumi di Indonesia di satu sisi dan Presiden Republik Indonesia yang sangat didambakan oleh masyarakat Malaysia di sisi lain, kini kedua negara memiliki modalitas kuat untuk menuju fase "best relationship ever" yang saling menguatkan dan menguntungkan di hari-hari mendatang. Semoga.