Kasus Pembunuhan Warga Korsel oleh Korut: Mantan Menteri Pertahanan Akan Ditahan

SEOUL, KOMPAS.com -  Surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk mantan menteri pertahanan Korea Selatan (Korsel) atas dugaan keterlibatannya menutupi pembunuhan seorang pejabat negaranya sendiri oleh tentara Korea Utara (Korut) pada 2020.

Surat perintah penangkapan pada Sabtu (22/10/2022) dikeluarkan oleh Pengadilan Distrik Pusat Seoul untuk mantan menteri pertahanan Korea Selatan Suh Wook dan mantan Komisaris Jenderal Penjaga Pantai Kim Hong-hee.

Keduanya akan ditahan dengan alasan berisiko melarikan diri atau menghancurkan bukti, menurut laporan Al Jazeera.

Pekan lalu, badan investigasi Korsel, Dewan Audit dan Inspeksi, menuntut jaksa menyelidiki total 20 orang, termasuk Suh Wook dan Kim Hong-hee.

Mereka diduga menutupi fakta-fakta kunci terkait pembunuhan 2020 terhadap pejabat perikanan Lee Dae-jun (47 tahun) oleh tentara perbatasan Korea Utara.

Penyelidikan terhadap penanganan pembunuhan oleh pemerintah sebelumnya mengungkap bahwa para pejabat tidak melakukan upaya berarti untuk menyelamatkan Lee, setelah mengetahui bahwa ia hanyut di perairan dekat perbatasan Korea Utara.

Penyelidikan mengungkapkan bahwa Lee ditinggalkan di dalam air selama hampir enam jam dan setengah sadar setelah ditemukan dan ditembak oleh warga Korea Utara.

Penjaga pantai dan angkatan laut Korea Selatan juga ditemukan melanggar aturan selama upaya penyelamatan awal, dengan gagal mencari bantuan dari kapal lain dan pihak berwenang di dekat lokasi Lee.

Setelah memastikan Lee ditembak dan dibunuh oleh pasukan Korea Utara, para pejabat di pemerintahan sebelumnya, Presiden Moon Jae-in, secara terbuka memainkan isu bahwa korban kemungkinan telah mencoba membelot ke Korea Utara.

“Para pejabat ‘mengarang’ soal utang judi pria yang terbunuh itu dan masalah keluarga lainnya, sementara juga menahan bukti yang menunjukkan bahwa dia tidak berniat membelot ke Korea Utara,” kata badan tersebut sebagaimana dilansir Al Jazeera.

Pembunuhan itu terjadi pada saat Moon menghadapi tekanan politik yang kuat atas dorongan baru untuk terlibat secara politik dengan Pyongyang.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un juga mengeluarkan permintaan maaf setelah pembunuhan warga Korea Selatan.

Dalam surat resmi yang dikirim ke Seoul, Korea Utara menyampaikan pesan Kim bahwa dia merasa “sangat menyesal” karena “mengecewakan” Presiden Korea Selatan saat itu, Moon.

Upaya menutupi kasus

Menurut laporan investigasi, Suh, di bawah arahan kantor keamanan nasional Moon, menginstruksikan seorang pejabat untuk menghapus sekitar 60 laporan intelijen militer terkait insiden tersebut.

Pada saat yang sama, pemerintah “Negeri Ginseng” saat itu menunda pengumuman publik tentang kematian Lee, sambil memperdebatkan bagaimana menjelaskannya kepada publik. .

Badan tersebut juga mengatakan bahwa penjaga pantai di bawah Kim telah memanipulasi hasil simulasi “drifting” Lee untuk mendukung klaim bahwa dia coba untuk membelot.

Suh dan Kim tidak menjawab pertanyaan wartawan tentang tuduhan pada Jumat (21/10/2022) saat mereka muncul di pengadilan secara terpisah untuk peninjauan atas permintaan surat perintah penuntutan.

Partai Demokrat liberal mengklaim penyelidikan didorong oleh dendam politik Presiden Yoon Suk-yeol terhadap pendahulunya Moon Jae-in. Partai yang kini menjadi oposisi itu tidak segera berkomentar tentang penangkapan tersebut.

Pemerintah Yoon juga sedang menyelidiki pemulangan paksa dua nelayan Korea Utara pada 2019, meskipun mereka dilaporkan ingin bermukim kembali di Korea Selatan.

Kritikus mengatakan pemerintah Moon tidak pernah memberikan penjelasan yang jelas mengapa mereka mengirim dua pembelot itu kembali ke Korea Utara untuk menghadapi kemungkinan eksekusi.

Lusinan organisasi internasional, termasuk Human Rights Watch, mengeluarkan pernyataan bersama yang menuduh pemerintah Moon gagal memberikan proses hukum dan “melindungi siapa pun yang akan menghadapi risiko besar penyiksaan atau pelanggaran hak asasi manusia serius lainnya setelah pemulangan tersebut.”