"Reshuffle" Kabinet Jokowi dalam Kacamata Media Asing, Soroti Penggantian Mendag

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik dua menteri dan tiga wakil menteri (wamen) baru di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (15/6/2022).

Dua menteri yang baru dilantik Jokowi yakni Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Zulkifli Hasan dilantik sebagai Mendag menggantikan Muhammad Lutfi sedangkan Hadi menggantikan Menteri ATR/BPN sebelumnya, Sofyan Djalil.

Reshuffle Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin kali ini tak luput diwartakan berbagai media asing.

Berikut pantauan Kompas.com mengenai reshuffle Kabinet Indonesia Maju dari kacamata sejumlah media asing.

Channel News Asia

Media yang berbasis di Singapura, Channel News Asia, melaporkan bahwa reshuffle kali ini adalah yang ketiga dari Kabinet Indonesia Maju.

Dalam mengumumkan perombakan kabinetnya, Presiden Jokowi didampingi oleh sejumlah pemimpin partai politik besar.

Jokowi mengatakan, dia telah mempertimbangkan pengalaman dan rekam jejak Zulkifli sebelum diangkat menjadi Mendag.

Di sisi lain, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa pihaknya menugaskan Hadi untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah dan sertifikat tanah sesegera mungkin.

Ketika ditanya apakah sengketa tanah yang dimaksud juga terkait ibu kota baru yang direncanakan di Kalimantan, Jokowi menjawab. “Ini termasuk tanah yang terkait dengan ibu kota baru.”

BNN Bloomberg

Media yang bermarkas di Kanada, BNN Bloomberg, melaporkan bahwa penggantian Mendag terjadi saat harga bahan pangan melonjak.

BNN Bloomberg menulis, Jokowi mengganti Mendag setelah terjadi kelangkaan minyak goreng dan melonjaknya harga bahan makanan.

Malay Mail

Media asal Malaysia, Malay Mail, menyoroti bahwa reshuffle kabinet terjadi setelah Lutfi menghadapi tekanan untuk menahan lonjakan harga minyak goreng domestik.

Lutfi menyalahkan mafia minyak goreng karena merusak upaya untuk menahan harga minyak goreng setelah melarang ekspor minyak sawit pada April.

Sejumlah pengamat politik mengatakan, presiden mungkin juga akan menunjuk seorang kader Partai Amanat Nasional (PAN) ke kabinetnya setelah bergabung dengan koalisi.