Kazakhstan Umumkan Rencana Reformasi Konstitusi Batasi Kekuasaan Presiden

NURSULTAN, KOMPAS.com - Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev mengusulkan reformasi konstitusi untuk membatasi kekuasaan Presiden, mendorong peralihan dari pemerintahan "super presidensial" ke republik presidensial dengan parlemen yang kuat.

Berbicara di depan parlemen negara Asia Tengah itu pada Rabu (16/3/2022), Tokayev mengusulkan untuk membatalkan beberapa perubahan hukum yang pada saat itu membantu Nazarbayev memperkuat cengkeramannya pada kekuasaan.

Dia menyerukan, khususnya, untuk mengubah sistem pemilihan parlementer dan membangun kembali mahkamah konstitusi.

Tokayev juga mengatakan dia ingin menciptakan kembali tiga provinsi yang digabungkan dengan daerah lain pada 1990-an.

Dia juga akan menjauhkan partai yang berkuasa dari pemerintah, dan mengurangi jumlah wakil parlemen yang ditunjuk langsung atau tidak langsung oleh presiden.

Reformasi lain yang diusulkan yaitu mempermudah pendaftaran partai politik baru, dengan mengurangi jumlah orang yang diperlukan untuk mendirikan satu partai menjadi 5.000 dari 20.000.

Kerusuhan di Kazakhstan

Tokayev sebelumnya terpilih sebagai presiden pada 2019.

Dia didukung oleh pendahulunya Nursultan Nazarbayev, yang mengundurkan diri setelah menjalankan negara kaya minyak itu selama 30 tahun, tetapi tetap mempertahankan kekuasaan hingga saat ini menurut laporan Al Jazeera.

Nazarbayev menyerahkan sisa kekuasaannya, sebagai kepala dewan keamanan dan pemimpin partai yang berkuasa, setelah kerusuhan yang diwarnai kekerasan pada awal Januari.

Sejak kerusuhan diKazakhstan awal tahun lalu, kerabatnya juga kehilangan sejumlah posisi berpengaruh di pemerintahan dan perusahaan negara.

Pekan lalu, pihak berwenang menangkap salah satu keponakan Nazarbayev sehubungan dengan penyelidikan penggelapan.

Minggu ini, seorang pengusaha yang memiliki hubungan dengan keluarga Nazarbayev juga ditangkap, menurut laporan media lokal.