Indonesia “Yes” dan India “Abstain”

Resolusi—141 negara mendukung, lima negara menentang, dan 35 negara abstain—disepakai dalam sidang darurat kesebelas MU PBB, pada 2 Maret 2022.

Sidang darurat terakhir yang dilakukan MU adalah pada tahun 1982 soal Palestina.

Teks Resolusi ES-11/1 secara jelas menyebut, “menyesalkan dengan tegas ([d]eplores in the strongest terms) agresi Federasi Rusia terhadap Ukraina…”

Dan, menuntut penarikan penuh pasukan Rusia dari wilayah Ukraina tanpa syarat.

Dalam bahasa diplomasi, kata-kata memiliki bobot berbeda-beda. Mulai dari regret lalu strongly regret (menyesalkan, sangat menyesalkan) lalu deplore dan strongly deplore (lebih menyesalkan dibandingkan regret); kemudian condemn, strongly condemn (mengutuk).

Tindakan Rusia itu oleh 141 negara anggota (dari 193 negara anggota) dinyatakan sebagai melanggar Pasal 2, ayat 4 Piagam PBB, tentang integritas teritorial dan kemerdekaan politik sebuah negara.

Karena, PBB mengutuk (condemning) deklarasi “operasi militer khusus” Federasi Rusia di Ukraina, 24 Februari 2022.

Memang, resolusi tersebut tidak mengikat secara hukum (not legally binding), tetapi resolusi tersebut mencerminkan opini dunia, sikap dunia terhadap aksi militer Rusia.

Resolusi mencerminkan keprihatinan dunia terhadap penderitaan rakyat sipil di Ukraina, mencerminkan perlawanan terhadap pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian.

Dapat dikatakan, terbitnya resolusi ini secara simbolik menggambarkan “kekalahan” Rusia di panggung internasional. Meskipun, Rusia tak peduli.

Walau demikian, terbitnya resolusi tersebut memberikan pesan jelas bahwa aksi militer yang dilakukan Rusia sangat tidak didukung oleh sebagian besar negara-negara anggota PBB.

Resolusi juga mengungkapkan sikap negara-negara pencinta damai; negara-negara yang menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas negara lain.

Sikap Indonesia

Sikap Indonesia jelas terhadap resolusi ini. Yakni mendukung. Keputusan ini didasarkan pada pandangan bahwa situasi di Ukraina telah mencederai tatanan perdamaian dunia, khususnya Eropa Timur.

Karena itu, Indonesia tidak bisa menerima aksi militer yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina.

Tentang hal ini, sikap Indonesia selalu konsisten dalam penerapan hukum internasional dan Piagam PBB, termasuk penghormatan integritas wilayah dan penghormatan terhadap kedaulatan.

Indonesia menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas negara lain. Kata Menlu Retno Marsudi, "Prinsip ini harus dihormati oleh semua negara, prinsip ini dijunjung tinggi oleh Indonesia.”

Dasar dari pelaksanaan politik luar negeri itu adalah konstitusi. Konstitusi memberikan mandat bahwa pemerintah berpartisipasi dalam menjaga perdamaian dunia: “…ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi…” (alenia keempat Pembukaan UUD 1945).

Sikap Indonesia mendukung resolusi, menegaskan apa yang dahulu pernah dikatakan oleh Mohamad Hatta dalam sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (Michael Leifer. 1989):

“Tetapi mestikah kita bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, hanya harus memilih pro Rusia atau pro Amerika apakah tak ada pendirian yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? Pemerintah berpendapat pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subyek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya.”

Apa yang disampaikan Bung Hatta tersebut, menjadi cikal bakal dari prinsip politik luar negeri bebas aktif saat ini.

Dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia tidak menginginkan menjadi objek persaingan dari negara-negara besar yang bertarung karena perbedaan ideologi atau perbedaan kepentingan lainnya.

Karena itu, Indonesia mendorong agar perdamaian di Ukraina segera dipulihkan. Dan, resolusi MU PBB adalah salah upaya untuk memulihkan perdamaian, untuk mencari solusi damai melalui dialog dan diplomasi.

Sikap Indonesia ini menunjukkan bahwa keputusan untuk mendukung resolusi bukan karena “membebek” atau “mengekor” atau “mengikuti” negara lain, melainkan karena berpegang teguh pada prinsip seperti yang dahulu dikatakan Bung Hatta.

Padahal, hubungan keamanan antara Rusia dan Indonesia, misalnya, meningkat terus menerus sejak Perang Dingin.

Setelah Amerika Serikat memberlakukan embargo senjata terhadap negara itu pada tahun 1991, Rusia mengambil kesempatan untuk membangun kembali hubungan keamanannya dengan Indonesia, awalnya melalui penjualan senjata dan kemudian dengan memperluas hubungan ke daerah lain (Dmitry Gorenburg and Paul Schwartz, 2019).

Bahkan, pada tahun 2015, Moskwa dan Jakarta menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan baru, yang mencakup “transfer teknologi; produksi bersama; pendidikan, pelatihan, dan pertukaran perwira mahasiswa, serta pembentukan dinas pemeliharaan alat utama sistem pertahanan di Indonesia.”

Angkatan Udara Indonesia membeli pesawat Sukhoi Rusia dalam jumlah besar sejak tahun 2003, ketika menerima empat pesawat Su-27/Su-30 pertamanya (masing-masing dua).

Enam pesawat Sukhoi Su-30MK tambahan dibeli pada tahun 2009, dan enam lainnya pada tahun 2012.

Ini adalah sistem generasi keempat yang mumpuni, dilengkapi dengan sistem udara-ke-udara canggih dan, dalam kasus Su-30, sistem rudal udara-ke-permukaan.

Semua itu tidak menghambat tekad Indonesia untuk “…ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi…”

Sebab, perdamaian tidak dapat diraih jika terjadi perang. Dengan berpartisipasi dalam menjaga perdamaian, Indonesia memprioritaskan penyelamatan jiwa manusia dan jalan aman bagi mereka yang terdampak konflik.

Rusia - India

Sikap Indonesia inilah, yang membedakan, misalnya, dengan India dan juga China. Kedua negara besar memilih abstain!

Sangat menarik bahwa China dan India masuk dalam satu barisan dari 35 negara yang abstain.

Bahkan, empat negara di kawasan Asia Selatan—Bangladesh, India, Pakistan, dan Sri Lanka—semuanya abstain.

Dengan memilih abstain, China sebagai salah satu pemegang hak veto di DK PBB, misalnya, menghindari mengambil sikap yang jelas terhadap tindakan militer oleh mitra diplomatik dekatnya.

Meskipun Beijing sering melakukan advokasi untuk menegakkan hak kedaulatan yang dijamin oleh piagam PBB.

India “konsisten” memilih sikap abstain dalam resolusi berkait dengan masalah Ukraina. Sikap abstain India dimulai sejak Dewan HAM PBB (UNHCR) voting untuk segera membentuk komisi internasional independen untuk menyelediki akibat agresi Rusia.

Di DK PBB pun, saat voting untuk membahas masalah Ukraina, India memilih abstain. India abstain dalam voting dua resolusi tentang Ukraina di DK PBB dan satu kali abstain dalam voting di MU PBB.

Secara resmi New Delhi menjelaskan sikapnya dengan mengatakan, bukan resolusi yang bisa menyelesaikan krisis di Ukraina, tetapi dialog.

Dialog adalah satu-satunya jawaban untuk mengatasi perbedaan dan sengketa. Maka India memilih menggunakan kata “restraint,” (pengendalian) “de-escalation,” (de-eskalasi) dan “diplomatic dialogue” (dialog diplomatik).

Yang menarik, India menegaskan bahwa tatanan global berlabuh pada hukum internasional, Piagam PBB dan menghormati integritas teritorial dan kedaulatan semua negara.

Tetapi, India memilih abstain ketika PBB menyerukan agar Rusia menghentikan pelanggarannya terhadap wilayah dan kedaulatan Ukraina.

Bagi New Delhi, yang penting adalah menghindari mengutuk atau menyerukan Rusia keluar dari Ukraina.

India dan Rusia memiliki hubungan boleh dikatakan istimewa. Sejak Perang Dingin, New Delhi terus mempertahankan kemitraan yang andal dengan Moskwa yang berlanjut hingga hari ini.

Tahun 2021 diperingati 50 tahun Perjanjian Indo-Soviet tentang Perdamaian yang ditandatangani pada tahun 1971, serta peringatan 20 tahun Kemitraan Strategis Khusus dan Keistimewaan mereka.

Dalam KTT terbaru mereka menyatakan: “Kemitraan untuk Perdamaian, Kemajuan dan Kemakmuran”, mencakup berbagai masalah dan nota kesepahaman mulai dari perdagangan, kesehatan, pemerintahan dan pendidikan hingga militer dan multilateralisme. (Zheng Haiqi dan Claudia Chia, 2021).

Dengan latar belakang persaingan Amerika Serikat (AS)-Cina yang semakin meningkat, hubungan India-Rusia menjadi lebih terjalin dengan dua kekuatan saingan, menghasilkan situasi di mana teman-teman terdekat mereka terikat dengan musuh paling mematikan mereka.

Tujuan utama geopolitik India difokuskan untuk mencapai keseimbangan antara Washington dan Moskwa.

Tetapi dalam menghadapi dominasi China yang semakin besar, India tidak dapat lagi mengabaikan realitas kartografis yang hidup berdampingan dengan hegemon potensial.

Rusia adalah mitra yang dapat diandalkan di mana India dapat bergantung di kawasan ini.
Kerja sama pertahanan merupakan pilar penting kemitraan strategis India-Rusia.

Hal ini berpedoman pada program Kerjasama Teknik Militer yang ditandatangani antara kedua negara.

Hal ini menegaskan minat kedua pemerintah untuk lebih mengembangkan dan memperkuat kerja sama militer dan teknis di bidang penelitian dan pengembangan, produksi dan dukungan purna jual sistem persenjataan dan berbagai peralatan militer (Neeraj Singh Manhas, 2020).

Kedua belah pihak juga melakukan pertukaran personel angkatan bersenjata dan latihan militer secara berkala.

Mereka memiliki proyek bilateral termasuk produksi dalam negeri tank T-90 dan pesawat Su-30 MKI, pasokan pesawat MiG-29 K dan helikopter Kamov-31 dan Mi-17, pasokan Multi-Barrel Rocket Launcher Smerch, juga rudal antibalistik S-300.

Rusia adalah mitra penting dalam penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Selain itu, Rusia juga mengakui India sebagai negara dengan teknologi nuklir canggih dengan catatan non-proliferasi yang sempurna.

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir KudanKulam (KKNPP) unit 1 dan 2 (VVER 1000MW) merupakan contoh kerja sama yang baik antara India dan Rusia.

KKNPP Unit 1 mulai beroperasi pada Juli 2013 dan mencapai kapasitas pembangkitan penuh pada 7 Juni 2014 sedangkan Unit 2 dalam tahap konstruksi lanjutan.

Kerja sama seperti itu—juga dalam bidang-bidang yang lain—kiranya menjadi latar belakang mengapa India yang walaupun menyatakan “menjaga keseimbangan” memilih abstain terhadap resolusi baik di DK maupun MU PBB.

Sementara itu, Indonesia yang memegang prinsip seperti India—“restraint,” (pengendalian) “de-escalation,” (de-eskalasi) dan “diplomatic dialogue” (dialog diplomatik), mengutamakan kemanusiaan—mendukung resolusi.

Sebab, Indonesia ingin bertindak lebih nyata, dan riil, sesuai dengan amanat Konstitusi.