Kunjungi Indonesia, Menlu AS Antony Blinken Sebut Washington Menolak Agresi Beijing di Laut China Selatan

JAKARTA, KOMPAS.com – Saat berkunjung ke Indonesia, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa negaranya akan melawan agresi Beijing di Laut China Selatan.

Dalam pidato yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri AS, Blinken mengatakan bahwa perilaku China di Laut China Selatan bertentangan dengan hukum internasional.

Dia mengatakan, ancaman Beijing terhadap Laut China Selatan berpotensi memengaruhi pergerakan perdagangan senilai 3 triliun dollar AS (Rp 42.952 triliun) setiap tahunnya.

“Ketika perdagangan tidak dapat melintasi laut lepas, itu berarti para petani dilarang mengirimkan produk mereka; pabrik tidak dapat mengirimkan microchip mereka; rumah sakit diblokir untuk mendapatkan obat-obatan yang menyelamatkan jiwa,” kata Blinken dalam naskah pidato yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri AS.

Dia menuturkan, lima tahun lalu, pengadilan internasional dengan tegas menolak klaim maritim Laut China Selatan yang ekspansif sebagai tidak konsisten dengan hukum internasional.

Blinken menambahkan, AS beserta sekutunya dan beberapa negara di Laut China Selatan akan melawan tindakan yang melanggar hukum.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Blinken juga mendesak China menghentikan tindakan agresifnya di Indo-Pasifik.

Dalam pidatonya di Indonesia pada Selasa (14/12/2021), Blinken berujar bahwa Washington akan bekerja dengan sekutu dan mitranya untuk mempertahankan tatanan berbasis aturan.

Dia menambahkan, negara-negara harus memiliki hak untuk memilih jalan mereka sendiri.

“(China) mengeklaim laut lepas sebagai miliknya. Mendistorsi pasar terbuka melalui subsidi kepada perusahaan milik negara," kata Blinken dilansir AFP, Selasa.

"Menolak ekspor atau mencabut kesepakatan untuk negara-negara yang kebijakannya tidak disetujui,” sambung Blinken.

Menurut dia, negara-negara di kawasan Indo-Pasifik ingin perilaku itu berubah. Begitu juga dengan AS.

Dia menambahkan bahwa AS bertekad untuk memastikan kebebasan navigasi di Laut China Selatan.

China dilaporkan mengeklaim sebagian besar perairan yang kaya sumber daya tersebut.