AS Hentikan Bantuan dan Ancam Pemimpin Kudeta Sudan "dengan Segala Cara"

Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS menerangkan, mereka sudah membekukan bantuan ekonomi senilai 700 juta dollar (Rp 9,8 triliun).

"Sejauh ini belum ada sepeser pun dana yang ditransfer ke mereka," kata Ned Price dalam konferensi pers Senin (25/10/2021).

Pendanaan itu dimaksudkan membantu transisi Sudan ke negara demokrasi, setelah pemimpin sebelumnya Omar Bashir dilengserkan pada 2019.

Tetapi, transisi tersebut berubah menjadi bencana setelah militer melakukan kudeta dengan menangkap sejumlah pejabat negara.

Perdana Menteri Abdallah Hamdok dan para menterinya ditangkap dalam penyerbuan yang berlangsung subuh waktu setempat.

Jenderal sekaligus pemimpin kudeta, Abdul Fattah Al-Burhan, membubarkan pemerintahan dan mengumumkan militer akan mengambil alih transisi.

Kepada awak media, Price menjelaskan Washington belum menerima perkembangan apapun mengenai kudeta militer tersebut.

Karena itu, dia tidak bisa menjabarkan mengenai di mana Hamdok dan seperti apa perkembangan terbarunya.

Dia kemudian memperingatkan supaya militer negara di Afrika Utara itu segera membebaskan para pejabat yang ditahan.

"AS bersedia menggunakan segala cara yang tepat untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang mencoba menggagalkan aspirasi rakyat Sudan," kata dia dikutip RT.

Meski tidak menjabarkan kebijakan apa yang dimaksud, Price berseloroh unjuk rasa bisa memberi tekanan ke angkatan bersenjata.

Tak lama setelah Price menggelar jumpa pers, muncul massa yang menamakan dirinya Pasukan Perubahan dan Kemerdekaan.

Kelompok itu menyerukan adanya pembangkangan massal, dan menjanjikan akan memenuhi jalanan guna menggulingkan junta militer.

Aksi protes menentang junta disambut dengan kekerasan. Sejauh ini tujuh orang tewas dan puluhan lainnya terluka.