Taliban Beri Sinyal Anak Perempuan Afghanistan Dapat Kembali ke Sekolah

KABUL, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri Afghanistan beri sinyal bahwa anak-anak perempuan akan diizinkan kembali ke sekolah segera.

Qari Sarrd Khosty, juru bicara Kementerian Dalam Negeri Afghanistan mengatakan kepada Al Jazeera pada Minggu (17/10/2021) bahwa Kementerian Pendidikan akan mengumumkannya pada waktu yang tepat.

"Dari pemahaman dan informasi yang saya tahu, dalam waktu dekat semua universitas dan sekolah akan dibuka kembali. Semua perempuan dan anak perempuan akan bisa kembali bersekolah dan mengajar," ujar Khosty, seperti yang dilansir dari Al Jazeera pada Senin (18/10/2021).

Sebelumnya, Taliban memerintahkan untuk para gadis remaja tetap tinggal di rumah, tidak diizinkan untuk sekolah sampai "lingkungan belajar yang aman" dapat dibangun.

Namun para anak laki-laki dari semua tingkatan dan anak perempuan usia SD diizinkan kembali ke sekolah.

Aturan itu sempat memicu kekhawatiran besar bahwa Taliban yang mengambil alih kekuasaan negara akan mengembalikan sistem pemerintahan garis keras seperti periode 1990-an.

Saat itu, para perempuan dan anak perempuan secara hukum dilarang mendapatkan pendidikan dan pekerjaan.

Khosti “menunjukkan bahwa sebentar lagi gadis-gadis di sekolah menengah dan guru perempuan bisa kembali (ke sekolah),” kata Stefanie Dekker dari Al Jazeera, melaporkan dari Kabul.

Ketika Taliban mengambil alih kekuasaan pada Agustus, mereka telah berjanji untuk menegakkan hak-hak perempuan dan anak perempuan.

Namun beberapa kali tindakan kelompok bersenjata itu itu telah mengkhawatirkan masyarakat internasional.

Antonio Guterres, sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada awal Oktober ini mengutuk janji-janji Taliban yang "dilanggar" kepada para perempuan dan anak perempuan Afghanistan.

PBB mengimbau Taliban untuk memenuhi kewajiban mereka di bawah hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional.

"Janji yang dilanggar menyebabkan mimpi buruk bagi perempuan dan anak perempuan Afghanistan," kata Sekjen PBB itu.

“Hak perempuan dan anak perempuan harus menjadi perhatian utama,” pintanya.

Penarikan kembali hak-hak perempuan oleh Taliban juga telah memicu kritik dari Qatar dan Pakistan, yang telah meminta masyarakat internasional untuk melakukan diplomasi dengan Taliban.

Pada konferensi pers pada September, Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, mengatakan “sangat mengecewakan melihat beberapa langkah kemunduran” dilakukan oleh Taliban.

Al Thani mengatakan bahwa Taliban seharusnya bisa belajar dari Qatar yang menjadi tuan rumah kantor politiknya, untuk menjadi model dalam menjalankan masyarakat Muslim.

"Sistem kami adalah sistem Islami, (tetapi) kami memiliki jumlah perempuan melebihi pria dalam angkatan kerja, di pemerintahan dan di pendidikan tinggi," ujar Al Thani.

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengatakan bahwa dia ragu Taliban akan kembali melarang hak pendidikan anak perempuan.

Namun menurutnya, kelompok bersenjata itu harus diingatkan bahwa Islam tidak akan pernah membiarkan perampasan hak perempuan seperti dulu itu terjadi lagi.

“Gagasan bahwa perempuan tidak boleh mendapatkan pendidik sama sekali tidak Islami. Itu tidak ada hubungannya dengan agama,” kata Khan kepada media BBC.