Ribuan Massa Pro-militer di Sudan Kembali Serukan Kudeta Pemerintahan Sipil

KHARTOUM, KOMPAS.com - Ribuan orang turun di jalanan ibu kota Khartoum, Sudan berunjuk rasa menyerukan untuk militer mengkudeta pemerintahan sipil.

Massa berkumpul di luar istana presiden di tengah krisis politik negara yang semakin parah, sejak upaya kudeta yang dikaitkan dengan pengikut mantan presiden Omar Al-Bashir (1993-2019) digagalkan pada September.

Pada Sabtu (16/10/2021), massa pro-militer meneriakkan "turunkan pemerintah" yang mereka anggap hanya menimbulkan kesengsaraan, seperti yang dilansir dari BBC pada Minggu (17/10/2021).

Mereka juga menyerukan untuk Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan, kepala angkatan bersenjata serta Dewan Kedaulatan gabungan militer-sipil Sudan, segera ambil alih kekuasaan negara.

"Kami butuh pemerintahan militer, pemerintahan sipil sekarang telah gagal memberi kami keadilan dan kesetaraan," ujar seorang pengunjuk rasa pro-militer kepada AFP.

Tidak seperti unjuk rasa pro-militer sebelumnya yang sudah berlangsung di Sudan, kali ini massa diizinkan untuk mencapai gerbang istana presiden dan hanya ada sedikit polisi yang berjaga.

Pada Jumat (15/10/2021), Perdana Menteri sipil Sudan, Abdallah Hamdok, merilis rencana untuk mengatasi kondisi yang ia sebut krisis politik "terburuk dan paling berbahaya" di negaranya dalam dua tahun masa pemerintahan transisi.

"Saya tidak netral atau menjadi mediator dalam konflik ini. Posisi saya jelas dan tegas adalah keselarasan penuh dengan pemerintahan transisi demokrasi sipil," kata Abdallah Hamdok.

Hamdok dilantik sebagai Perdana Menteri pada Agustus 2019 dalam pemerintahan transisi, setelah protes massal untuk mengakhiri 30 tahun pemerintahan militer Omar Al-Bashir pada April.

Namun, dukungan untuk pemerintahan transisi di bawah kepemimpinan Hamdok telah merosot dalam beberapa bulan terakhir.

Alasannya, reformasi ekonomi yang dipelopori oleh pemerintahan transisi Hamdok telah memangkas subsidi bahan bakar dan inflasi pun melonjak.

Sejak kudeta yang gagal pada September 2021, para pemimpin militer menuntut reformasi pada koalisi Pasukan Kebebasan dan Perubahan (FFC), aliansi sipil yang memimpin protes anti-Bashir dan membentuk bagian penting dari pemerintahan transisi.

Angkatan bersenjata juga menyerukan penggantian kabinet.

Namun, para pemerintahan sipil mengatakan bahwa tuntutan tersebut adalah bagian dari upaya perebutan kekuasaan oleh angkatan bersenjata.