Junta Militer Myanmar Janjikan Pemilu dalam 2 Tahun

Negara di Asia Tenggara itu berada dalam krisis sejak junta menggulingkan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu.

Aksi kudeta itu membuat ribuan orang turun ke jalan dan bentrok melawan aparat keamanan, menyebabkan 900 orang tewas.

Myanmar makin genting karena wabah Covid-19 menyebar, dengan rumah sakit kosong karena ditinggal tim medis pro-demokrasi.

Bank Dunia memprediksi ekonomi "Negeri 1.000 Pagoda" itu akan mengalami kontraksi hingga 19 persen pada tahun ini.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, pemimpin junta militer Min Aung Hlaing berjanji akan menggelar pemilihan di Agustus 2023.

"Saya berjanji bakal menghelat pemilihan multipartai tanpa gagal," tegas Aung Hlaing dikutip AFP Minggu (1/8/2021).

Pengumuman tersebut membuat Myanmar berada dalam cengkeraman junta selama 2,5 tahun. Lebih panjang dari janjti setahun yang mereka ucapkan beberapa hari setelah kudeta.

Junta mengeklaim mereka mengudeta pemerintahan karena menemukan adanya dugaan penipuan dalam pemilu November 2020.

Bahkan, mereka mengancam akan membubarkan partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang jadi pemenang pemilu.

Pekan lalu, Tatmadaw (nama resmi junta) membatalkan hasil pemilihan, dengan mengeklaim menemukan 11 juta penipuan suara.

Suu Kyi dijadikan tahanan rumah, dan menghadapi gelombang dakwaan mulai dari melanggar aturan Covid-19 hingga mengimpor walkie-talkie secara ilegal.

Jika terbukti bersalah, penerima Nobel Perdamaian tersebut terancam mendekam dalam penjara lebih dari 10 tahun.

Puluhan ribu pegawai pemerintah dipecat karena mendukung Suu Kyi, maupun melakukan pembangkangan terhadap junta.

Dukungan terhadap NLD meningkat pada pemilihan 2020, dibandingkan yang mereka peroleh saat pemilu edisi 2015.

Asian Network for Free Elections dalam laporannya menyatakan, pemilu tersebut jelas mewakili hak politik rakyat Myanmar.