Warga Sipil Sering Jadi Korban, India-Pakistan Hentikan Baku Tembak di Kashmir

NEW DELHI, KOMPAS.com – India dan Pakistan sepakat untuk menghentikan baku tembak di wilayah perbatasan yang disengketakan di Kashmir.

Pengumuman itu disampaikan oleh militer India dan Pakistan dalam sebuah pernyataan bersama pada Kamis (25/2/2021) sebagaimana dilansir dari Reuters.

Wilayah tersebut merupakan daerah yang sering terjadi baku tembak antara tentara India dan Pakistan dalam beberapa bulan terakhir.

Tak jarang, baku tembak tersebut sering merenggut nyawa atau melukai orang yang tinggal di daerah itu.

“Kedua DgsMO (Direktur Jenderal Operasi Militer) sepakat untuk menangani masalah inti dan keprihatinan satu sama lain yang cenderung mengganggu perdamaian dan mengarah pada kekerasan,” bunyi pernyataan bersama tersebut.

Baik India dan Pakistan sebenarnya telah menandatangani perjanjian gencatan senjata di sepanjang Garis Kontrol (LoC) di wilayah Kashmir pada 2003.

Namun, perjanjian senjata tersebut dilanggar dalam beberapa tahun terakhir.

Seorang pejabat India mengatakan, salah satu alasan tercapainya kesepakatan penghentian baku tembak itu adalah untuk meredakan situasi yang mengkhawatirkan bagi warga sipil yang tinggal di sepanjang perbatasan.

Pasalnya, warga sipil yang tinggal di sekitar wilayah sengketa tersebut kerap terjebak dalam situasi baku tembak antara tentara India dan Pakistan.

"Kami optimistis bahwa tingkat kekerasan dan ketegangan di sepanjang LoC akan turun," kata pejabat itu yang menolak untuk disebutkan namanya.

Dia menambahkan, kendati kesepakatan telah tercapai, India tidak akan mengurangi jumlah kekuatannya di sepanjang perbatasan.

Hal itu bertujuan, menurutnya, untuk operasi kontra-pemberontakan dan mencegah operasi infiltrasi di lembah Kashmir.

Musim panas lalu, tentara India dan Pakistan terlibat dalam pertempuran lintas perbatasan paling intens dalam setidaknya dua tahun, di tengah melonjaknya wabah virus corona.

Kashmir telah lama menjadi titik api di antara kedua negara tersebut.

Ketegangan muncul kembali setelah India menarik otonomi wilayah Himalaya pada Agustus 2020 dan membaginya menjadi wilayah yang dikelola pemerintah federal.

Kedua negara mengeklaim wilayah itu secara penuh, namun keduanya hanya menguasai sebagian.