Jenderal Myanmar Kena Sanksi Inggris dan Kanada, Termasuk Para Menteri

Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan, telah menjatuhkan sanksi ke tiga pejabat junta termasuk Menteri Pertahanan dan Menteri Dalam Negeri.

Rinciannya, sanksi Inggris ditujukan kepada Menteri Pertahanan Jenderal Mya Tun Oo, Menteri Dalam Negeri Letnan Jenderal Soe Htut, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Letjend Than Hlaing.

Inggris juga mulai meninjau keputusan untuk menghentikan bisnis "Negeri Ratu Elizabeth" dengan rezim militer tersebut.

Sanksi yang berlaku adalah melarang para jenderal itu bepergian ke Inggris, dan membekukan aset apa pun yang mungkin mereka miliki di Inggris.

"Inggris mengecam kudeta militer dan penahanan sewenang-wenang terhadap Aung San Suu Kyi serta tokoh politik lainnya," kata Menlu Inggris Dominic Raab dikutip dari AFP.

"Kami bersama para sekutu internasional kami, akan meminta pertanggungjawaban militer Myanmar atas pelanggaran hak asasi manusia mereka dan mengejar keadilan bagi rakyat Myanmar," tambahnya.

Namun kelompok aktivis Burma Campaign UK mengatakan, sanksi itu sebenarnya hanya sebatas larangan bepergian saja.

"Para pemimpin militer ini tidak akan memiliki aset di Inggris untuk dibekukan, jadi praktis jenis sanksi ini adalah mereka tak bisa liburan di Inggris," ujar Mark Farmaner direktur kelompok tersebut.

Sebelumnya Amerika Serikat (AS) sudah menjatuhkan sanksi kepada para petinggi Myanmar setelah kudeta militer 1 Februari ini.

Kemudian Menteri Luar Negeri Kanada Marc Garneau mengumumkan daftar sanksi yang lebih banyak, yaitu 9 pejabat Myanmar.

"Sanksi yang diumumkan hari ini merupakan bagian dari tanggapan bersama untuk mengirim pesan yang jelas, bahwa Kanada tidak akan menerima tindakan militer Myanmar serta pengabaian total atas kemauan dan hak demokrasi rakyat Myanmar," katanya.

Kudeta Myanmar mengakhiri satu dekade pemerintahan sipil di negara itu, usai Aun San Suu Kyi ditangkap beserta para pemimpin lain.

Jenderal-jenderal di balik kudeta militer Myanmar menuduh ada kecurangan yang memenangkan partai National League for Democracy (NLD) secara telak di pemilu.