Militer Myanmar Tangguhkan UU Pembatasan Gerak Pasukan, Mulai Buru Inisiator Protes

Selain itu pihak militer Myanmar juga memerintahkan penangkapan inisiator pendukung protes massal terhadap kudeta bulan ini.

Serangkaian pengumuman itu datang pada hari kedelapan demonstrasi di seluruh negeri. Demonstrasi menentang pengambilalihan pemerintahan oleh militer dan penahanan 1 Februari pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.

Kudeta itu menggoyahkan proses transisi menuju demokrasi yang belum stabil sejak dimulai pada 2011.

Reuters melaporkan pengumuman itu menggema bertepatan dengan hampir setengah abad pemerintahan militer sebelum reformasi dimulai. Yaitu masa ketika negara Asia Tenggara itu menjadi salah satu negara paling represif dan terisolasi di dunia.

Jenderal Min Aung Hlaing menandatangani penangguhan tiga bagian dari undang-undang "melindungi privasi dan keamanan warga negara", yang telah diperkenalkan selama liberalisasi bertahap mulai dijalankan.

Tiga bagian yang ditangguhkan mencakup persyaratan adanya perintah pengadilan untuk menahan narapidana, melebihi 24 jam.

Kedua terkait pembatasan kemampuan pasukan keamanan untuk memasuki properti pribadi untuk menggeledahnya atau melakukan penangkapan. Ketiga, penangguhan juga membebaskan gerak “mata-mata” pada komunikasi publik.

Pernyataan itu tidak memberikan tanggal akhir yang spesifik.

Kudeta tersebut telah memicu protes jalanan terbesar dalam lebih dari satu dekade dan telah dikecam oleh negara-negara Barat.

Amerika Serikat (AS) mengumumkan beberapa sanksi terhadap para jenderal yang berkuasa. Sementara negara-negara lain juga mempertimbangkan tindakan-tindakan tersebut.

Militer mengatakan surat perintah penangkapan telah dikeluarkan untuk tujuh kritikus terkenal terhadap pemerintahan militer Myanmar, atas komentar mereka di media sosial. Pengumuman itu dipublikasikan ketika protes anti-kudeta bermunculan lagi di kota terbesar Yangon, ibu kota Naypyitaw dan di tempat lain pada Sabtu (13/2/2021).

Tim informasi True News milik militer menyatakan orang-orang harus memberi tahu polisi jika melihat salah satu dari tokoh yang disebutkan namanya itu. Militer juga akan menjatuhkan hukuman bagi orang yang melindungi tokoh-tokoh itu.

Dikatakan bahwa kasus-kasus telah diajukan atas tujuh tokoh itu. Dengan ancaman hukuman hingga dua tahun, atas undang-undang terkait komentar yang dapat menimbulkan kekhawatiran atau "mengancam ketenangan".

Buronan militer 

Dalam daftar orang yang dicari antara lain Min Ko Naing (58 tahun), yang dipenjara selama sebagian besar waktu antara 1988 dan 2012. Dia adalah tokoh yang dikenal mendorong protes dan gerakan pembangkangan sipil yang diikuti oleh sejumlah pegawai pemerintah.

Surat perintah penangkapan juga ditujukan pada "Jimmy" Kyaw Min Yu, seorang veteran dari pemberontakan mahasiswa 1988, dan penyanyi "Lin Lin" Htwe Lin Ko.

"Saya sangat bangga memiliki surat perintah penangkapan yang dikeluarkan bersama dengan Min Ko Naing. Tangkap saya jika Anda bisa," kata Ei Pencilo, kepada lebih dari 1,6 juta pengikutnya di Facebook.

Seperti beberapa orang lain yang disebutkan, Pencilo bekerja dengan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi. Partai itu menang telak dalam pemilihan November, yang oleh militer dituding tercemar dengan penipuan. Tuduhan yang dibantah oleh komisi pemilihan Myanmar.

Protes untuk mendukung Suu Kyi dan pemilihan umum kembali bermunculan di seluruh Myanmar pada Sabtu (13/2/2021). Padahal junta menyerukan kepada orang-orang untuk menghindari pertemuan massal karena epidemi virus corona.

Junta juga mengimbau pegawai negeri yang mengikuti kampanye pembangkangan sipil untuk kembali bekerja. Ancaman tindakan disipliner menanti bagi mereka yang tidak mengikuti perintah itu.

Pada Jumat (12/2/2021), kantor hak asasi manusia PBB menyatakan lebih dari 350 orang telah ditangkap di Myanmar sejak kudeta tersebut.

Jurnalis Shwe Yee Win, yang melaporkan penentangan terhadap kudeta di kota Pathein di bagian barat, dibawa pergi oleh polisi dan tentara pada Kamis dan belum terdengar kabarnya sejak itu, menurut situs kantor berita TimeAyeyar dan ibunya berkata.

"Saya sangat khawatir," kata Thein Thein, yang sekarang merawat anak putri dari jurnalis itu yang berusia satu tahun.

Pemerintah tidak menanggapi permintaan komentar.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik menyuarakan keprihatinan tentang gelombang penangkapan semalam.

"Anggota keluarga tidak memiliki pengetahuan tentang hukuman, lokasi, atau kondisi orang yang mereka cintai. Ini bukan insiden isolasi. Penggerebekan malam hari menargetkan suara-suara yang menentang kudeta," katanya dalam sebuah pernyataan.

Suu Kyi, selama beberapa dekade, pembawa standar perjuangan demokrasi di Myanmar, menghadapi tuduhan mengimpor dan menggunakan enam radio walkie-talkie secara ilegal.

Petugas publikasi NLD Kyi Toe mengatakan di Facebook bahwa dia sehat dalam tahanan rumah di ibu kota Naypyitaw.

Kudeta dan penahanan telah memicu kemarahan dari negara-negara Barat. Sebanyak 47 anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengadopsi resolusi pada Jumat (12/2/2021). 

Myanmar diminta membebaskan tahanan dan menahan diri dari menggunakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa.

AS minggu ini mulai menjatuhkan sanksi pada para jenderal yang berkuasa dan beberapa bisnis yang terkait dengan mereka.