UEA Pangkas Drastis Bantuan ke Palestina Sebesar Rp 726,7 Miliar pada 2020

ABU DHABI, KOMPAS.com - Uni Emirat Arab (UEA) memangkas secara drastis bantuan kepada pengungsi Palestina melalui PBB sebesar 51,7 juta dollar AS (Rp 726,7 miliar) pada 2020.

Penurunan jumlah bantuan UEA dilakukan di tahun yang sama setelah tercapainya normalisasi UEA dengan Israel yang ditengahi oleh AS di bawah pemerintahan Donald Trump, yang dikritik oleh Otoritas Palestina (AP).

Badan Bantuan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) menyediakan pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan vital yang lain kepada sekitar 5,7 juta pengungsi Palestina yang terdaftar di seluruh Timur Tengah, terutama keturunan dari 700.000 warga Palestina yang melarikan diri atau diusir dari Israel selama perang 1948 seputar pembentukannya.

Melansir Al Jazeera pada Sabtu (6/2/2021), UEA menyumbangkan 51,8 juta dollar AS (Rp 728,2 miliar) untuk UNRWA pada 2018 dan 2019.

Namun pada 2020, UEA hanya mengalokasikan dana bantuan sebesar 1 juta dollar AS (Rp 14,057 miliar), menurut juru bicara UNRWA Sami Mshasha pada Jumat (5/2/2021), setelah pertama kali dilaporkan oleh media Israel.

"Kami sangat berharap pada 2021, mereka akan kembali seperti tahun-tahun sebelumnya (Rp 728,2 miliar)," ujar Mshasha.

Sementara, pihak UEA tidak segera menanggapi masalah berkurangnya dana bantuan secara drastis kepada Palestina pada Sabtu (6/2/2021).

Normalisasi UEA dengan Israel

Pada 2020, UEA menormalisasi hubungan dengan Israel, yang melanggar Prakarsa Perdamaian Arab 2002, yang mengatakan bahwa negara-negara Arab akan menormalisasi hubungan dengan Israel setelah negara Palestina didirikan dan perdamaian tercipta di sana.

Bahrain, Sudan, dan Maroko mencapai kesepakatan normalisasi dengan Israel tak lama kemudian, yang oleh pemerintahan AS sebelumnya disebut-sebut sebagai pencapaian diplomatik bersejarah.

Otoritas Palestina (PA) bagaimanapun, memandang perjanjian itu sebagai pengkhianatan dan mengkritik keras UEA.

Kritikus dari UNRWA mengatakan hal itu melanggengkan masalah pengungsi yang diciptakan oleh perang Arab-Israel 1948 dan tuntutan Palestina akan "hak untuk kembali" bagi para pengungsi dan keturunan mereka.

Israel dengan tegas menolak gagasan "hak untuk kembali", yang jika diterapkan sepenuhnya akan meninggalkan negara dengan mayoritas Palestina.

Sementara, pemerintahan Trump memutuskan semua pendanaan untuk UNRWA sejak 2018, salah satu dari beberapa langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya untuk mendukung Israel dan mengisolasi Palestina.

AS sebelumnya mengalokasikan dana bantuan ke UNRWA sekitar 360 juta dollar AS (Rp 5,061 triliun) per tahun.

Pemerintahan Biden pada Januari mengumumkan akan mengembalikan bantuan AS kepada Palestina, termasuk pengungsi, dan mengatakan akan bekerja untuk menghidupkan kembali perundingan perdamaian Palestina.

Kedua belah pihak belum mengadakan pembicaraan damai Palestina secara substantif sejak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjabat pada 2009.