Protes atas Kudeta Tetap Banjiri Jalan-jalan Myanmar Meski Facebook, Instagram, dan Twitter hingga Jaringan Internet Diblokir Militer

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Ketika pengunjuk rasa membanjiri jalan-jalan Myanmar menyerukan diakhirinya kudeta militer pada Sabtu (6/2/2021), akses internet negara itu hampir seluruhnya ditutup.

"Rezim telah memutus semua jalur internet di tengah protes yang sedang berlangsung terhadap #militarycoup," tulis Myanmar Now, sebuah kantor berita independen lokal, di Twitter.

Konektivitas turun sekitar 16 persen pada Sabtu pagi, menurut NetBlocks. Namun hari itu konektivitas terus turun menjadi sekitar 54 persen dari tingkat biasa, kata perusahaan pelacakan internet yang berbasis di London itu.

NetBlocks mengatakan ada penutupan "hampir total" yang berlaku di negara itu. "Pemadaman informasi kemungkinan akan sangat membatasi cakupan protes anti-kudeta," tambahnya di Twitter.

Foto yang diposting online oleh Myanmar Now menunjukkan pengunjuk rasa berbaris di Yangon, kota terbesar di negara itu pada Sabtu (6/2/2021).

Foto lain menunjukkan polisi anti huru hara berbaris di jalan, menurut laporan Business Insider.

Mereka menahan Presiden Win Myint dan Aung San Suu Kyi, pemimpin politik negara. Dalam beberapa jam, kendaraan militer memenuhi jalan Yangon. Akses internet dibatasi selama kudeta, turun sekitar 50 persen di seluruh negeri.

Sejak itu, Suu Kyi dituduh melanggar undang-undang impor dan ekspor, dan memiliki perangkat elektronik yang melanggar hukum, termasuk walkie-talkie.

Sekelompok organisasi hak-hak sipil, Organisasi Masyarakat Sipil Myanmar, mengunggah surat terbuka kepada penyedia layanan internet pada Sabtu (6/2/2021).

Isinya meminta mereka untuk memulihkan layanan dan merahasiakan data pengguna, menurut Myanmar Now, yang mempublikasikan surat itu lewat Twitter.

Pemerintah militer dilaporkan mengirim surat ke penyedia internet minggu lalu, mengarahkan mereka untuk memblokir Facebook.

Pada Jumat (5/2/2021), militer juga meminta mereka memblokir Twitter, dan Instagram, menurut surat terbuka tersebut.

"Dengan mematuhi arahan mereka, perusahaan Anda pada dasarnya melegitimasi otoritas militer, meskipun ada kecaman internasional terhadap kelompok ini," tulis grup tersebut kepada penyedia layanan internet.