Biden Jadi Presiden AS, China Serukan Perbaikan Hubungan Antar-negara

BEIJING, KOMPAS.com - Setelah pelantikan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, China mengungkapkan harapan agar dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan AS.

Melansir CNBC, selain mengungkapkan harapannya, China juga memperingatkan adanya konsekuensi apabila AS menantang kedaulatan China.

Chunying juga mengatakan bahwa baik China maupun AS sama-sama telah "menderita" dan berharap untuk bisa mengembalikan hubungan keduanya ke jalur yang benar secepatnya.

Setelah pelantikan Biden, 36 jam kemudian Kemenlu dan media Pemerintah China berfokus pada sanksi baru dari China untuk entitas AS.

Sebanyak 28 orang AS telah masuk daftar sanksi China, termasuk mantan Menlu Mike Pompeo dan mantan penasihat perdagangan Gedung Putih Peter Navarro, yang berurusan bisnis dengan China.

Sebagian besar dari 28 orang itu berasal dari pemerintahan Donald Trump, tetapi mantan presiden AS itu sendiri tidak ada di dalam daftar orang yang diumumkan.

Global Times, media yang didukung Pemerintah China, segera menerbitkan setidaknya tiga artikel dalam bahasa Inggris dan China tentang sanksi tersebut.

Perusahaan atau entitas apa pun yang berkaitan dengan 28 orang itu dilarang untuk melakukan bisnis apa pun dengan China menurut keterangan pemerintah China.

Pada jumpa pers Kamis lalu, Chunying juga berbicara tentang potensi yang tak terbatas dalam hubungan antara AS-China di masa mendatang.

Hal itu disebutnya mungkin terjadi jika kedua pihak mampu mengelola perbedaan dengan benar.

Chunying juga memaparkan bahwa China akan mengambil sikap tegas terhadap semua upaya yang dapat merusak kedaulatan, keamanan, dan kepentingan negara Komunis tersebut.

Menurut jubir Kemenlu China itu, selama pemerintahan Trump yang diwakili Pompeo, hubungan AS-China menjadi sulit dan parah dengan AS kerap mencampuri urusan dalam negeri China.

Sebelumnya, satu hari jelang meninggalkan jabatannya, Pompeo menyatakan bahwa China telah melakukan genosida terhadap minoritas Muslim di Uighur, Xinjiang.

Selama masa jabatannya, Menlu AS itu memang kerap mengeluarkan pernyataan keras yang mengkritik masalah kontroversial Partai Komunis yang berkuasa di China, seperti dalam urusan Hong Kong, Taiwan, dan Xinjiang.

Hubungan AS-China memang telah membara dan kian meningkat parah di bawah pemerintahan mantan presiden AS, Donald Trump.

Mulai dari urusan dagang pada 2018, meluas ke persoalan teknologi, keuangan, dan asal-usul virus corona.