UE Tekan ASEAN untuk Sikapi Konflik Laut China Selatan dengan Non-Militerisasi

BRUSSEL, KOMPAS.com - Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk ASEAN Igor Driesmans menekankan pentingnya tindakan non-militerisasi dalam menyikapi konflik wilayah Laut China Selatan.

"Kami menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap supremasi hukum, kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara, keamanan dan keselamatan maritim, kebebasan navigasi dan penerbangan," kata Igor dalam konverensi pers virtual pada Selasa (2/12/2020).

Ada pun penyelesaian sengketa secara damai, haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui secara universal, hukum internasional, termasuk Konvensi PBB pada 1982 tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Selain itu, ada standar yang relevan dan praktik yang direkomendasikan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dan Organisasi Maritim Internasional, untuk menjadi acuan. 

"Kita menekankan pentingnya non-militerisasi dan pengendalian diri dalam melakukan semua kegiatan oleh penuntut dan semua negara lain," ujarnya.

"Termasuk yang disebutkan dalam Deklarasi 2002 tentang Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan (DOC) yang bisa lebih jauh memperumit situasi dan meningkatkan ketegangan di Laut China Selatan," lanjutnya.

Igor menyampaikan hal itu usai berlangsung Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN-UE ke-23 (AEMM) yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Uni Eropa (UE) menyelenggarakan, pada Selasa, 1 Desember 2020 melalui video conference.

Uni Eropa (EU) berkomitmen untuk bekerjasama dengan ASEAN menuju kemitraan strategis dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, lingkungan, serta geopolitik.

Pertemuan AEMM tersebut dipimpin oleh Menteri Singapura Luar Negeri Vivian Balakrishnan, sebagai Koordinator Negara untuk Hubungan Dialog ASEAN-UE, dan Perwakilan Tinggi UE untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan/Wakil Presiden Komisi Eropa Josep Borrell.

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri atau perwakilannya dari seluruh Negara Anggota ASEAN dan 27 Negara Anggota UE, serta ASEAN Sekretariat dan Komisi Eropa.

Sejauh ini, tensi semakin tegang di wilayah Laut China Selatan yang disengketakan sejalan dengan China yang meningkatkan kehadiran militernya di negara tetangga yang bersinggungan dengan Laut China Selatan, baik di udara maupun di laut.