Korea Utara Tolak Bantuan Beras, Korsel Minta Ganti Uang ke WFP, Kenapa?

SEOUL, KOMPAS.com - Badan terkemuka antar-Korea di Seoul mengatakan pada Senin (30/11/2020) bahwa pihak mereka sedang bernegosiasi dengan Program Pangan Dunia (WFP) untuk mengganti 50.000 ton bantuan beras yang ditolak Pyongyang, Korea Utara dalam bentuk uang.

Melansir Joong Ang Daily, Juru bicara Kementerian Unifikasi Yoh Sang-key mengatakan bahwa pemerintah Korea Selatan berharap bisa memperoleh 11,77 juta dollar AS bantuan dari WFP untuk mengelola proyek bantuan tahun ini karena tidak ada kemajuan akibat kurangnya respons dari Korea Utara.

Proyek itu disusun tahun lalu, dimaksudkan Seoul sebagai niat baik dan harapan mereka terhadap Pyongyang di tengah kebuntuan negosiasi denuklirisasi.

Rencana proyek itu adalah mengirim bantuan pangan berupa beras sebesar 50.000 ton ke Korea Utara melalui WFP. 

Proyek itu merupakan yang pertama kalinya dalam satu dekade, pemberian bantuan pangan dari Selatan ke Utara.

Namun, beberapa minggu setelah Seoul menyetujui sumbangan itu dikirim akhir Juli 2019, pejabat Korea Utara mengatakan kepada WFP bahwa mereka tidak menginginkan bantuan tersebut.

Meski ditolak tanpa alasan, para pejabat Seoul mengira penolakan itu sebab latihan gabungan militer Korea Selatan dengan Amerika Serikat pada musim panas tahun lalu.

Akhirnya, menurut Juru bicara Yoh, bantuan itu ditukar dengan uang dan dialihkan ke anggaran pemerintah Korsel untuk proyek kerja sama antar-Korea.

Padahal, tahun ini, Korea Utara menghadapi krisis pangan besar yang diyakini memengaruhi sekitar 10 juta orang, 40 persen dari populasi yang ada di negara itu menurut keterangan PBB.

Penguncian perbatasan dengan China, mitra dagang terbesar Korut sejauh ini meningkatkan kenaikan harga makanan pokok di Korut.

Pelapor khusus PBB untuk Korea Utara, Tomás Ojea Quintana, mengatakan pada bulan Juni bahwa banyak keluarga di Korut hanya makan dua kali sehari, atau hanya makan jagung, dan beberapa dari mereka kelaparan, sebelum akhirnya mendesak bantuan kemanusiaan untuk segera dikirimkan ke negara itu.

Selain itu, para pakar dari Korea Selatan percaya hujan lebat, banjir, dan topan yang melanda semenanjung selama musim panas tahun ini berdampak besar pada produksi biji-bijian di Utara.

Program anti-epidemi intensitas tinggi yang dilakukan secara nasional juga diyakini telah menyerap banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan biji-bijian dan pupuk, ungkap Choi Yong-ho, seorang peneliti di Institut Ekonomi Pedesaan Korea Selatan dalam laporannya.

Choi Yong-ho mengusulkan agar Seoul memilih pendekatan strategis untuk membantu Korea Utara pada saat yang dibutuhkan dengan menyediakan makanan dan pupuk, dan membujuk Korut untuk menerima bantuan melalui saluran komunikasi lokal dan swasta.

Karena adanya kekhawatiran atas kesulitan pangan di Korea Utara, komite Dewan Keamanan PBB menyetujui perpanjangan periode pembebasan sanksi internasional atas bantuan kemanusiaan dan merevisi pedoman untuk mempercepat pengiriman bantuan ke negara tersebut, menurut situs web komite sanksi Korea Utara pada Selasa (2/12/2020).