Warga Iran Menanti Hasil Pilpres AS dengan Cemas

TEHERAN, KOMPAS.com  - Pejabat-pejabat terkemuka di Iran mengatakan hasil pemilu AS mendatang bukan masalah tapi banyak warganya di sana menanti dengan cemas.

Melansir Arab News, hasil pemilu bisa saja melanjutkan kekuasaan Donald Trump dengan kampanye "tekanan maksimumnya". 

Atau memenangkan Joe Biden yang meningkatkan kemungkinan AS kembali ke kesepakatan nuklir Iran tahun 2015.

Di bawah kepemimpinan tertinggi Ayatollah Ali Khamenei yang berusia 81 tahun, anti-Amerikanisme mengakar sejak revolusi Islam Iran 1979. Kedua capres AS sama-sama dipandang 'menjijikkan'.

"Amerika memiliki permusuhan yang mengakar terhadap bangsa Iran dan apakah Trump atau Biden yang terpilih, itu tidak akan berdampak pada kebijakan utama AS untuk menyerang bangsa Iran," kata ketua parlemen Mohammad Bagher Qalibaf pada bulan September, menurut kantor berita semi resmi Fars.

Namun sejauh ini, Khamenei sendiri belum berkomentar soal pemilu, meski minat masyarakat Iran meningkat.

Radio yang dikelola pemerintah menyiarkan ulang siaran BBC berbahasa Farsi yang menampilkan debat calon presiden AS secara langsung bahkan ketika Iran terus menargetkan jurnalis penyiar Inggris.

Kepentingan itu diduga termasuk aparat keamanan Iran juga. Pejabat AS menuduh republik Islam itu mengirim surel kepada para pemilih dan berusaha mengintimidasi mereka agar memilih Trump.

Hal itu diperkirakan sebagai upaya menghubungkan presiden dengan campur tangan saat pemilu untuk menyebarkan kekacauan, seperti campur tangan Rusia dalam pemilu Amerika 2016. Teheran sendiri membantah terlibat.

Pusat pemungutan suara milik negara itu, ISPA mengatakan bulan ini bahwa sebanyak 55 persen orang percaya hasil pemilu akan banyak mempengaruhi Iran.

Lebih dari setengah berharap Trump akan menang, sementara yang kelima mengatakan Biden. ISPA mengatakan telah mensurvei lebih dari 1.600 orang melalui telepon, tanpa memberikan margin of error (jumlah kesalahan yang biasa terjadi saat pengambilan sampel dalam survei).

Jika Trump kembali terpilih, skemanya jelas; kampanye tekanannya akan terus diperpanjang termasuk sanksi kepada Khamenei dan pejabat senior lainnya.

Beberapa sanksi memang bersifat simbolis, Khamenei sendiri hanya sekali melakukan perjalanan ke Amerika dan tidak punya rekening bank AS namun sanksi lain dari AS membuat kehancuran ekonomi dan menerjun bebaskan mata uang lokal.

Sebagai langkah perlindungan, Iran mengalirkan dana ke mata uang asing, real estat, logam mulai dan pasar saham yang mencapai rekor tertingginya Agustus lalu.

Sementara Biden, telah membuka kemungkinan untuk kembali ke kesepakatan nuklir di mana Teheran setuju untuk membatasi pengayaan uraniumnya sebagai barter atas diangkatnya sanksi ekonomi AS.

Penandatangan lainnya yang dilakukan Inggris, Perancis, Jerman, Rusia dan China, tetap berkomitmen pada kesepakatan tersebut dan mengizinkan embargo senjata PBB terhadap Iran berakhir sebagai bagian dari kesepakatan itu.

Walaupun, Gedung Putih cenderung mendorong untuk tetap mempertahankan embargo senjata.

Setelah Trump menarik diri dari kesepakatan itu pada 2018 dan menerapkan sanksi yang melumpuhkan, Iran secara terang-terangan meninggalkan perjanjian batasan pengayaan uranium.

Iran menegaskan program nuklirnya bertujuan untuk perdamaian dan masih memungkinkan bagi inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk memantau situs atomnya.

Meski begitu, di masa lalu Iran juga mengancam akan meninggalkan perjanjian non-proliferasi nuklir atau bahkan mengusir pengawas internasional.

Baru-baru ini Iran memulai konstruksi di bawah tanah situs nuklir, kemungkinan membangun pabrik perakitan sentrifugal baru setelah serangan sabotase yang dilaporkan di sana awal tahun ini.