Tanggapi Kasus Navalny, OPCW Nyatakan Siap Melibatkan Diri

DEN HAAG, KOMPAS.com – Kepala badan pengawas senjata kimia dunia menyatakan "keprihatinan yang besar" setelah Jerman mengatakan pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny telah diracuni dengan racun saraf Novichok.

Pernyataan itu dikeluarkan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) pada Kamis (3/9/2020) sebagaimana dilansir dari AFP.

Direktur Jenderal OPCW Fernando Arias menambahkan, badan yang bermarkas di Den Haag, Belanda, itu siap membantu setiap negara anggota yang meminta bantuan.

"Di bawah Konvensi Senjata Kimia, setiap seseorang yang keracunan melalui penggunaan racun saraf dianggap sebagai penggunaan senjata kimia. Tuduhan semacam itu adalah masalah yang sangat memprihatinkan," kata Arias dalam sebuah pernyataan.

Dia menambahkan bahwa penggunaan senjata kimia oleh siapa pun dalam keadaan apa pun adalah tindakan tercela dan sepenuhnya bertentangan dengan norma hukum yang ditetapkan oleh komunitas internasional.

"OPCW terus memantau situasi dan siap untuk terlibat dengan dan membantu setiap negara pihak yang mungkin meminta bantuan," tambah Arias.

Jerman mengatakan pada Rabu (2/9/2020) bahwa mereka akan menghubungi pengawas senjata kimia tentang kasus tersebut tetapi tidak mengatakan apakah akan meminta bantuan.

Pada 2018, Inggris meminta bantuan OPCW setelah mata-mata Rusia, Sergei Skripal, diracuni di kota Salisbury, Inggris. OPCW mengonfirmasi bahwa racun Novichok digunakan dalam kasus tersebut.

Larangan Novichok

Setelah kasus Skripal, negara-negara anggota OPCW secara resmi menyetujui melarang Novichoks pada November 2019.

Novichoks adalah racun saraf kelas militer yang dikembangkan oleh Uni Soviet selama Perang Dingin.

Rusia awalnya menentang langkah tersebut tetapi mengalah setelah berkompromi dengan negara-negara Barat tentang bahan kimia mana yang harus dimasukkan.

Tetapi permintaan bantuan dari Jerman atas dugaan keracunan Navalny dapat memicu ketegangan baru di OPCW antara negara-negara Barat dan blok pimpinan Rusia di organisasi tersebut.

Meski mendapat tentangan kuat dari Moskwa, OPCW diberikan kekuasaan baru pada 2018 untuk mengidentifikasi pelaku di balik serangan kimia.

Sebelumnya, OPCW hanya memiliki otoritas untuk menyimpulkan apakah adanya penggunaan senjata kimia yang digunakan atau tidak.

Sebuah "tim investigasi dan identifikasi" OPCW yang baru mengeluarkan laporan pertamanya pada bulan April, menyalahkan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad atas serangkaian serangan sarin dan klorin.

“Tim juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelaku di tempat lain jika diminta oleh pihak negara yang ingin menyelidiki kemungkinan penggunaan senjata kimia di wilayahnya," kata OPCW.

Ketegangan juga meningkat di OPCW sejak Belanda mengusir empat orang Rusia pada 2018 setelah menuduh mereka adalah mata-mata yang mencoba meretas sistem komputer pengawas.

OPCW memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2013 atas usahanya menghancurkan persenjataan senjata kimia dunia.