Anwar Ibrahim Tolak Mahathir sebagai Calon PM Pakatan Harapan

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com – Pasang surut hubungan antara dua politisi senior Malaysia, Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim memasuki babak terbaru.

Partai Keadilan Rakyat (PKR) pimpinan Anwar melalui rapat darurat, Jumat siang (19/6/2020) menolak secara resmi pengajuan Mahathir sebagai calon Perdana Menteri koalisi oposisi Pakatan Harapan (PH).

PKR bersikukuh sosok Anwar sebagai calon yang tepat untuk memimpin Malaysia jika Pakatan berhasil menggulingkan pemerintahan Perikatan Nasional (PN) Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.

“Partai telah memutuskan untuk tidak mendukung nominasi Tun Dr Mahathir sebagai PM namun tetap terbuka untuk menggelar diskusi demi menyelamatkan Malaysia dan memulihkan kembali mandat rakyat.” bunyi pernyataan PKR dikutip Malay Mail.

Deadlock Mahathir dan Anwar

Keputusan PKR adalah pukulan telak bagi Pakatan untuk merebut kembali Putrajaya setelah kehilangan kekuasaan pada 1 Maret lalu.

Tanpa PKR, jalan Pakatan mencapai mayoritas 112 kursi untuk membentuk pemerintahan baru semakin terjal.

Saat ini koalisi Pakatan Harapan yang terdiri dari PKR, Partai Aksi Demokrat (DAP), dan Partai Amanah memiliki 91 kursi.

Mahathir dan empat parlementarian lain yang dipecat oleh partai Bersatu memilih berkaukus dengan Pakatan.

Pakatan juga mendapat dukungan dari partai regional Warisan yang berkuasa di negara bagian Sabah dan dua partai kecil lainnya yaitu Partai Sarawak Bersatu (PSB) dan UPKO.

Total dukungan jika dikalkulasi adalah 108 kursi dari 222 kursi Dewan Rakyat.

Kemelut politik di Pakatan tidak terlepas dari deadlock atau kebuntuan calon PM antara Mahathir dan Anwar.

Mahathir mendapat dukungan semua komponen partai kecuali PKR kembali ke tampuk kekuasaan untuk ketiga kalinya.

Politisi kawakan berusia 94 tahun itu sepakat akan mengangkat Anwar sebagai Deputi Perdana Menteri dan menandatangani perjanjian hitam putih menyerahkan kekuasaan kepada Anwar setelah 6 bulan menjabat.

Dr M, panggilan akrabnya, menilai dia masih memiliki tugas yang tidak terselesaikan setelah lengser dan bertekad akan membersihkan kembali Malaysia dari ketidakbecusan Muhyiddin.

Namun proposal ini ditanggapi dingin Anwar dan PKR yang menyalahkan pengunduran diri mendadak Mahathir sebagai biang kerok kolapsnya koalisi Pakatan Harapan yang berkuasa selama 22 bulan sejak kemenangan mengejutkan pada pemilu Mei 2018.

PKR juga masih berang dengan Mahathir yang tidak menepati janjinya untuk menyerahkan kekuasaan kepada Anwar setelah 2 tahun menjabat.

Sejauh ini diyakini Mahathir memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan Anwar untuk melobi anggota parlemen PN untuk berpindah ke PH, khususnya dari blok Gabungan Partai Sarawak di Malaysia Timur yang mengontrol 18 kursi krusial.

Perpecahan di kubu oposisi tentunya adalah kabar baik bagi Muhyiddin yang masih sibuk menkonsolidasikan kursi PM setelah menjabat hampir 4 bulan.

Muhyiddin hanya mengontrol mayoritas tipis 2 kursi dengan dukungan 114 kursi. Pemerintahannya juga akan menghadapi mosi tidak percaya yang diajukan Mahathir ketika parlemen kembali bersidang bulan depan.

Perdana Menteri berusia 73 tahun itu diberitakan sedang mempertimbangkan menggelar pemilu dini dalam waktu dekat untuk mengakhiri ketidakstabilan politik di mana anggota parlemen berpotensi terus mengganti afiliasi dan dukungan politik mereka.