China Minta AS Bayar Utang kepada PBB

Dalam pernyataan yang dirilis Jumat (15/5/2020), Beijing menyindir Negeri "Uncle Sam" mempunyai utang lebih dari 2 miliar dollar AS, atau Rp 29,7 triliun.

China merilis sindiran itu berdasarkan data dari kantor Sekretaris Jenderal PBB dan pertemuan yang berlangsung pada Kamis (14/5/2020).

"Hingga 14 Mei, total kewajiban yang belum terbayarkan di anggaran rutin dan upaya pemeliharaan PBB mencapai 1,63 miliar (Rp 24,2 triliun) dan 2,14 miliar dollar AS (Rp 31,8 triliun)," kata Beijing.

Negeri "Panda" menyatakan, jumlah itu termasuk dengan tunggakan beberapa tahun lalu. AS pun mnjadi negara yang paling banyak menunggak.

Beijing menerangkan, AS mempunyai utang 1,165 miliar (Rp 17,3 triliun) dan 1,332 miliar dollar AS, atau sekitar Rp 19,8 triliun.

Washington merupakan penyumbang terbesar aliansi terbesar di Bumi itu. Untuk anggaran rutin saja, mereka menyumbang 22 persen dari total bujet.

Yakni 3 miliar dollar AS (Rp 44,6 triliun. Sementara untuk pemeliharaan perdamaian, Washington menyumbang 6 miliar dollar AS, atau Rp 89,2 triliun, atau 25 persen dari total anggaran.

Biasanya, Washington bakal membayar 27,89 persen dari keseluruhan anggaran penjaga perdamaian. Namun pada 2017, semua berubah.

Resolusi yang dibuat Kongres dan diimplementasikan Presiden Donald Trump memotong anggaran menjadi 25 persen, membuat mereka menghemat 200 juta dollar AS (Rp 2,9 triliun).

AS juga mempunyai tahun fiskal dari Oktober ke Oktober, yang membuat mereka kelihatan seperti pihak berutang paling besar dalam jangka waktu tertentu.

Perwakilan Washington di PBB jelas membantah tudingan tersebut, dan balik menuduh China berusaha mengalihkan dunia dari tanggung jawab mereka menangani virus corona.

Dalam keterangan misi AS, mereka sudah mencicil biaya pemeliharaan perdamaian sebesae 726 juta dollar AS, sekitar Rp 10,8 triliun.

Sesuai jadwal, mereka akan membayar sisa tunggakan di sektor lain paling lambat hingga akhir 2020 ini, seperti diberitakan AFP.

AS mengklaim, mereka hanya mempunyai untuk di misi perdamaian sebesar 888 juta dollar AS, atau sekitar Rp 13,2 triliun.

Secara kasar, dua pertiga dari jumlah ini merupakan hasil dari pembayaran pada kisaran 25 persen dari 2017 hingga saat ini.

Nantinya, sumbangan itu bakal berpengaruh kepada penggantian biaya negara yang sudah menempatkan militernya sebagai penjaga perdamaian di seluruh dunia.

Dalam laporan 11 Mei, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres menyatakan, mereka akan mengalami penundaan pembayaran kecuali ada peningkatan kontribusi.

Pada Kamis, sekitar 50 dari 193 negara, termasuk China, sudah mengumumkan pelunasan kontribusi. China adalah donatur terbesar kedua setelah AS.

Negeri "Panda" membayar sekitar 12 persen untuk total anggaran PBB, dan 15 persen untuk sektor pemeliharaan perdamaian dunia.